Menu

Dana BOS 124.5 Miliar ‘Tatono’ di Dikda Sulut, 3.344 Kepsek Menjerit

  Dibaca : 500 kali
Dana BOS 124.5 Miliar ‘Tatono’ di Dikda Sulut, 3.344 Kepsek Menjerit

MANADO – Dana Operasional Sekolah (BOS) triwulan dua sebanyak Rp124,5 miliar untuk 3.344 sekolah, ‘tatono’ (tersimpan) di Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulawesi Utara (Sulut). Akibatnya, ribuan kepala sekolah (Kepsek) mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) harus menjerit. Padahal, untuk tahun-tahun sebelumnya penyaluran dana BOS dilakukan akhir bulan April. Namun sekarang akan memasuki Juni 2017 belum ada tanda-tanda realiasi.

“Kami sebagai Kepsek sekarang tidak punya uang operasional lagi. Karena sudah berjalan dua bulan, dana BOS belum cair. Kami juga heran kenapa bisa penyaluran dana BOS bisa tertahan lama,” keluh puluhan Kepsek asal Minsel kepada indopostmanado, Selasa (30/5).

Akibat dana BOS tak kunjung cair, kata mereka, untuk uang operasional harus meminjam uang kepada orang. Sebab, sebagai Kepsek tidak memiliki uang lebih digunakan untuk operasional sekolah.

“Kami mau bagaimana lagi, kami tak punya uang lebih jadi harus pinjam uang. Bisa puluhan juta. Kan uang kami untuk kebutuhan keluarga. Jadi dengan berani meminjam uang demi aktivitas belajar mengajar,” tambahnya.

Mereka pula mencontohkan, kegiatan ujian nasional (UN) lalu untuk membawa naskah ke kecamatan sekali-kali memakai uang pribadi. “Tapi kan tidak mungkin seterusnya. Nanti uang kami akan habis terpakai. Padahal semestinya dana BOS nyata-nyata ada. Dan seharusnya tidak ada alasan untuk tidak mencairkannya. Sebab, pada triwulan satu sudah ada database sekolah penerima,” lanjut mereka dengan nada kesal di ruang redaksi.

Terpisah, Ketua Aliansi Guru Indonesia Sulut (AGIS) Arnold Poli mengaku prihatin atas belum disalurkannya dana BOS triwulan dua 2017. “Nantinya kita akan kroscek di Dikda Sulut supaya dipercepat. Sebab, masalah BOS harusnya tidak boleh lama penyalurannya. Apalagi program Olly Dondokambey-Steven Kandouw (OD-SK), dunia pendidikan harus mendapatkan perhatian penuh. Dan dana BOS itu menjadi nyawa bagi sekolah dalam proses belajar mengajar dan operasional,” ungkap Poli.

Terpisah, Kepala Dikda Sulut Asiano Gammy Kawatu ketika dikonfirmasi menyatakan, proses pencairan dana BOS mengalami keterlambatan karena masalah administrasi. “Itu juga sama dengan daerah di luar Sulut. Tapi, saya pastikan Jumat (2/6)  dana BOS sudah dikirim ke masing-masing rekening sekolah,” kata Kawatu.

Lanjut Kawatu, pencairan trivulan II hanya untuk SMA/SMK negeri. Kemudian, untuk SMP dan SD merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. “Saat ini telah terjadi perubahan sistem, untuk SMA/SMK sudah menjadi kewenangan Pemprov Sulut,” tuturnya.

Dikatakannya, alokasi dana BOS, disesuaikan dengan jumlah siswa di sekolah tersebut. Lanjutnya, anggaran setiap tahun bisa berubah, karena tambah Kawatu, tergantung berapa banyak siswa yang masuk dan keluar. “Satu tahun dana BOS di Sulut, sekira Rp498 miliar. Untuk penerimaan dana BOS jumlahnya berbeda-berbeda. Per siswa dalam satu tahun, untuk SD Rp800 Ribu, SMP Rp1 Juta, SMA Rp1,4 Juta,” jelas Kawatu. (trs/zly)

 

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional