Menu

Kemendagri Seriusi ‘Pemecatan’ Bupati Manalip

  Dibaca : 186 kali
Kemendagri Seriusi ‘Pemecatan’ Bupati Manalip
Sri Wahyumi Maria Manalip

 

IPM— Teguran Pemerintah Provinsi Sulut terhadap Bupati Kepulauan Talaud Sriwahyumi Manalip diseriusi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Diinformasikan, pekan depan Tim Investigasi dari Kemendagri akan turun ke Talaud.

“Informasi ke kami, Tim Investigasi sudah terbentuk dan mereka akan segera melakukan penyelidikan masalah tersebut,” ungkap Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah DR. Jemmy Kumendong, Selasa (5/12).

Menurut Kumendong, kasus ini sementara didalami oleh Kemendagri, dan sudah dipastikan pekan depan Tim Investigator dari Kemendagri akan turun ke Bumi Porodisa—sebutan Talaud–untuk memeriksa masalah tersebut.

“Nanti rekomendasi Tim Investigator akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan,” katanya. “Kita menunggu apakah yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 77 ayat (2) UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar mantan Karo Pemerintahan dan Humas ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, keberadaan Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip di Amerika Serikat sejak 31 Oktober 2017, ternyata bermasalah. Keberangkatannya ke negeri yang dipimpin Donald Trump tersebut tidak mengantongi izin dari Gubernur Sulut selaku wakil pimpinan pusat di daerah.

Jemmy Kumendong menegaskan Gubernur Olly Dondokambey secara resmi telah menegur bupati yang diusung PDIP tersebut lewat surat resmi yang ditandatangani Gubernur tertanggal 31 Oktober 2017.

Gubernur dalam surat yang bersifat segera tersebut menyatakan, Bupati Kepulauan Talaud dalam hal melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak pernah mengajukan izin kepada Gubernur, sebagaimana diatur dalam Permendagri 29 Tahun 2017.

“Surat sudah disampaikan (ke Pemkab Talaud). Surat ini adalah teguran kepada Bupati Talaud karena telah melakukan kegiatan yang menyalahi aturan,” ujar Kumendong.

Dijelaskan Kumendong, berdasarkan aturan, Bupati Talaud bisa terkena sanksi nonaktif selama tiga bulan. “Sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bupati/wali kota bisa dinonaktifkan selama tiga bulan oleh Menteri Dalam Negeri apabila melanggar aturan yang ditetapkan. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat mempunyai wewenang memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota,” tukas Kumendong.

Surat itu juga, lanjut Kumendong, telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Otda Kemendagri. “Bahkan tembusan surat ini disampaikan kepada seluruh wali kota/bupati agar menjadi perhatian untuk tidak melakukan kegiatan yang menyalahi aturan. Surat itu juga sudah dikirim ke Mendagri dan Dirjen Otda dan pemerintah provinsi masih akan menunggu tindaklanjut dan instruksi dari Mendagri soal surat teguran ini,” pungkasnya.(baz)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional