Menu

Pemprov Sulut Protes Ombudsman, Pertanyakan Dasar Penilaian Layanan Publik

  Dibaca : 130 kali
Pemprov Sulut Protes Ombudsman, Pertanyakan Dasar Penilaian Layanan Publik
Clay Dondokambey

IPM— Penilaian Ombudsman RI yang menempatkan Sulut satu dari enam provinsi yang berada di zona merah pelayanan publik, diprotes Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Plt. Kepala Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik Setdaprov Clay June Dondokambey mempertanyakan hasil penilaian kepatuhan yang rendah itu.

“Kami menghargai penilaian yang dilakukan seluruh lembaga negara termasuk Ombudsman. Tapi penilaiannya berdasarkan apa? Ya, itu harus jelas,” ujar Clay di Kantor Gubernur, Kamis (7/12) siang.

Menurut Clay, hasil penilaian secara rinci seharusnya disampaikan juga oleh Ombudsman kepada Pemprov Sulut karena selama ini pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dinilai cukup baik, hingga memperoleh penilaian memuaskan dari lembaga penelitian di luar negeri.

“Bahkan hasil penelitian Lee Kuan Yew School of Public Policy dalam publikasi Asia Competitiveness Institute (ACI) menempatkan Sulut pada posisi 4 Government And Institutional Setting Ranking,” katanya.

Oleh karena itu, Clay berharap agar Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara tidak mengeluarkan pernyataan yang bukan menjadi kewenangan mereka, sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, kewenangan Ombudsman hanya sebatas memberikan rekomendasi, bukan mengeluarkan pernyataan kepada publik. Ditambahkan Clay, Ombudsman juga disarankan memperhatikan sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat kepada Pemprov Sulut dan Gubernur Olly Dondokambey sebagai bukti komitmen Pemprov Sulut menomorsatukan pelayanan publik.

Seperti penghargaan dari Kementerian PU-PR karena telah berkontribusi dalam memberikan kemudahan layanan perizinan dalam pembangunan perumahan. Kemudian Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Kemendagri karena berhasil menjamin kebebasan hak sipil.

Juga penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (KIHAJAR) 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk dunia pendidikan dan kebudayaan, serta berbagai penghargaan lainnya.

Berita Terkait :  PARAH!!! Proyek Patung Soekarno di Marore ‘Nda Klar’

Hal senada disampaikan Sekdaprov Sulut Edwin Silangen. Menurut Silangen, pihak Ombudsman Sulut seharusnya memahami kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, baik diminta ataupun tidak Ombudsman juga harus memberikan resume/laporan tertulis kepada Gubernur.

“Jika belum sempat bertemu Gubernur, toh bisa melalui pejabat Pemerintah Provinsi yang terkait dengan bidang tugas Ombudsman, dalam hal ini Biro Organisasi Kepegawaian yang membawahi Sub Bagian Pelayanan Publik,” tukas Silangen.

Bahkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, terungkap bahwa Ombudsman Sulut turut diikutsertakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Utara. Seperti dalam hajatan Gelar Inovasi Pelayanan Publik di Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, Ombudsman Sulut turut menjadi juri/penilai.

Terkait aspek ketaatan yang menjadi indikator penilaian dari Ombudsman, Silangen menerangkan, Pemprov Sulut dari tahun 2009 sudah melaksanakan pelayanan publik yang baik. Hal ini dibuktikan keberhasilan Balai Bata Dinas Kesehatan, UPTB Samsat Manado, Dinas Dukcapil Kota Manado, dan Tata Usaha Pimpinan Setdaprov Sulut yang mendapat penghargaan Citra Pelayanan Publik atau CPP dari Kementerian PAN-RB (sekarang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik). Dan pada tahun 2016 sesuai dengan Undang-Undang 23/2014 yang dijabarkan ke Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 telah dibentuk Sub Bagian Pelayanan Publik, jabatan struktural eselon 4.

“Bahkan sejak tahun 2009 Pemprov Sulut telah malaksanakan program kegiatan untuk menunjang perbaikan kualitas pelayanan publik sampai tahun 2017,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulut Helda Tirajoh SH menyimpulkan, Provinsi Sulut masuk rapor merah atau tingkat kepatuhan terhadap UU 25 Tahun 2009 masih rendah. “Pemprov Sulut nilainya merah untuk pelayanan publik,” ujarnya.

Berita Terkait :  Sesuaikan Pesatnya Pembangunan, Pemprov Sulut Revisi RTRW

Katanya, Ombudsman melakukan survey terhadap semua organisasi perangkat daerah yang menyelengarakan pelayanan publik. “Yang dinilai itu kepatuhan terhadap UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kalau masih merah berarti belum patuh,” ujarnya.

Ada tiga kriteria yang biasanya menentukan keberhasilan pelayanan publik oleh pemerintah daerah di antaranya zona merah dengan total nilai 0 hingga 50, zona kuning 51-80, dan terakhir zona hijau yang nilainya dari 81 hingga 100.

Sebelumnya, Ombudsman RI melansir ada enam provinsi masuk dalam zona merah atau predikat kepatuhan rendah dalam memenuhi standar pelayanan publik. Yakni Papua, Sulawesi Utara, Papua Barat, Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Maluku. Ombudsman melakukan survei standar pelayanan publik pada Mei hingga Juli 2017.

“Yang kami lakukan adalah melihat ketampakan, melihat ketersediaan dari berbagai item yang seyogianya ada dan dipersyaratkan oleh undang-undang,” kata Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (5/12).

Daerah tersebut dinilai Ombudsman belum melengkapi persyaratan pelayanan publik yang baik, seperti kejelasan waktu pelayanan.

“Yang paling banyak itu ada tiga. Pertama adalah ketidakmampuan memastikan waktu pelayanan. Jadi misal kita urus SKCK atau KTP, kita tanya kapan selesainya, dia jawab nggak tahu,” ujarnya.

Berikutnya, ia juga menyatakan dalam survei yang dilakukan Ombudsman menemukan ketiadaan petugas pelayanan di lokasi. Faktor ketiga yang menyebabkan keenam pemerintah provinsi tersebut masuk zona merah adalah ketiadaan fasilitas khusus, seperti toilet dan jalur untuk penyandang disabilitas serta ruangan untuk ibu menyusui, yang tersedia di kantor-kantor pelayanan publik.

Meskipun demikian, Adrianus menyatakan sudah banyak pemerintah provinsi yang berupaya memperbaiki pelayanan publiknya. Ia pun menyebut masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum serius memperbaiki pelayanan publik.

Berita Terkait :  Baru 7 SKPD Usul Paket, Lelang Proyek Pemprov Sulut Lamban

“Untuk kementerian, semakin hijau semua. Lembaga juga begitu, provinsi juga begitu. Yang masih banyak leyeh-leyeh adalah kabupaten/kota. Makin ke timur makin kacau itu. Kalau ada kabupaten/kota yang menjadi zona hijau, tampaknya lebih pada motif politik. Motifnya adalah supaya bagaimana menang pilkada, jadi nggak tulus,” ucapnya.(humas/baz/dtc)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional