Menu

83% Rakyat Sulut Sudah Terlayani BPJS Kesehatan

  Dibaca : 121 kali
83% Rakyat Sulut Sudah Terlayani BPJS Kesehatan
Para pejabat BPJS Kesehatan Suluttenggomalut bersama sejumlah wartawan, usai press conference.

MANADO — Pemerintah menargetkan 2019 nanti minimal 95 persen rakyat Indonesia akan terlayani dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dan, hasil yang cukup menggembirakan dicapai pada 2017 ini adalah kepesertaan masyarakat atas JKN KIS sudah di level 72,99 persen, atau sebanyak 187.982.949 jiwa yang ter-cover program yang dikenal dengan nama lain BPJS Kesehatan itu.
Deputi Wilayah Suluttenggomalut BPJS Kesehatan Lisa Nurena dalam press conference awal tahun 2018, di Kantor BPJS Kesehatan Suluttenggomalut, Selasa (2/1) siang menyebutkan, BPJS Kesehatan optimis sisa target 27 persen itu akan terpenuhi di awal 2019.
Berbagai strategi dan upaya akan dilakukan, salah satunya melalui dukungan dan peran pemerintah daerah. Saat ini dukungan tersebut sudah terasa di sejumlah daerah khususnya dalam upaya memperluas cakupan kepesertaan dengan memastikan bahwa seluruh penduduk di wilayah daerah tersebut telah menjadi peserta JKN-KIS atau dengan kata lain tercapainya Universal Health Coverage (UHC).
Secara nasional, katanya, hingga akhir 2017, 95% atau 489 kabupaten/kota dari 514 Kabupaten/Kata sudah terintegrasi dalam Program JKN-KIS melalui program JKN-KIS. Tercatat juga ada 3 provinsi (Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo), 67 kabupaten, dan 24 kota sudah lebih dulu UHC di awal 2018 ini. Di Sulawesi Utara, ungkap Lisa, sudah ada 3 daerah yang UHC, yakni Tomohon, Sangihe, dan Minahasa Tenggara.
Selanjutnya akan menyusul mulai 1 Februari yang berkomitmen UHC 3 Provinsi (Jambi, Jawa Barat dan Jawa Tengah) serta 59 kabupaten dan 15 kota. Di Sulut juga ada 4 daerah masing-masing Minut, Bitung, Sitaro, dan Minsel. Meski di Sulut baru 3 daerah yang UHC lebih awal, namun capaian kepesertaan JKN KIS sudah 83 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang masih di level 72,9 persen.
“Kami sangat mengapresiasi kepada tiga daerah yang sudah UHC di awal 2108 ini. Kami salut atas antusiasme pimpinan daerahnya. Juga, yang nanti akan menyusul di Februari 2018. Kami yakin, keterlambatan itu hanya masalah data saja,” kata Nurena.
Nurena juga mengatakan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 kepada Menko PMK, Menteri Kesehatan, Mendagri, Mensos, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menkominfo, Jaksa Agung, dan Direksi BPJS Kesehatan, serta kepada para Gubernur dan Bupati/Wali kota agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN.
“Secara khusus Pak Gubernur (Olly Dondokambey) sudah memberikan arahan kepada BPJS untuk lebih intens melakukan pedekatan kepada bupati/wali kota. Namun untuk kendala di lapangan mungkin anggaran belum disusun. Memang belum disampaikan secara khusus, karena data kami lihat masih belum dipecahkan, karena perlunya NIK,” ujarnya. “Arahan khusus dari gubernur untuk maksimalkan dulu di kabupaten/kota, selanjutnya akan dimaksimalkan dari provinsi. BPJS Kesehatan juga tidak berdiam diri atau menunggu, tapi bekerja bersama-sama untuk memaksimalkan.”
Hadir dalam press conference tersebut di antaranya, Asisten Deputi Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik Wahyu Kris Budianto, Asisten Deputi Bidang PKMR Livendri Irvarizal, Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Iriany Sandinganeng, Kepala BPJS Kesehatan Manado dr Greisty Borotoding, dan sejumlah staf BPJS Kesehatan wilayah SulutenggoMalut.(baz)

Berita Terkait :  Mantan Kadis Diskominfo Minsel Segera Disidang
Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional