Menu

Manalip Diberhentikan Karena Melanggar UU Pemda, Tuange Penjabat Bupati Talaud

  Dibaca : 243 kali
Manalip Diberhentikan Karena Melanggar UU Pemda, Tuange Penjabat Bupati Talaud

 

IPM— Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip SE akhirnya diberhentikan sementara dari jabatan untuk sementara waktu selama tiga bulan sejak 5 Januari 2018. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) 131.71-17 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam SK yang ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo dan salinannya ditandatangani Sekretaris Direktur Jenderal Otonomi Daerah Drs Anselmus Tan MPd, itu juga Mendagri menunjuk Wakil Bupati Simon Petrus Tuange untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Kepulauan Talaud.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Setdaprov Sulut Jemmy Kumendong belum mau berkomentar banyak perihal SK pemberhentian tersebut.

“Nanti esok (hari ini, red) perkembangan, dan beritanya,” kata Kumendong yang kemarin siang masih berada di Kemendagri. Namun, SK tersebut sudah beredar luas di sejumlah kalangan di Sulut.

SK pemberhentian sementara ini merupakan buntut dari pelancongan Manalip ke Amerika Serikat selama tiga pekan (20 Oktober hingga 10 November 2017), tanpa mengantongi izin Mendagri melalui Gubernur Sulut. Namun, dalam klarifikasinya, Manalip mengaku pelancongannya ke Negeri Paman Sam itu menggunakan dana pribadi.

Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat 1 huruf I dan huruf J UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf I dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh Presiden untuk Gubernur dan atau Wakil Gubernur serta oleh Menteri Dalam Negeri untuk Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan atau Wakil Walikota.

Berdasarkan surat pernyataan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sulut tanggal 12 Desember 2017 bahwa Sri Wahyumi Manalip melakukan perjalanan ke Amerika Serikat selama tiga pekan di 2017 tanpa izin Mendagri.

Berita Terkait :  Tim Saber Pungli Unima Macan Ompong

Menurut Wabup Petrus Tuange, rencananya Jumat (12/1) hari ini, pukul 14.00, surat tersebut akan diserahkan Wagub Steven Kandouw kepada Sri Wahyumi Manalip, di Kantor Gubernur Sulut.

“Penyerahan surat itu juga akan diserahkan kepada saya sebagai penunjukan menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Talaud. Dan akan disaksikan Forkopimda Talaud,” ungkap Wabup Tuange, di Melonguane, kemarin.

Dijelaskan juga, sebelum penyerahan SK pemberhentian itu, Manalip masih bertugas sebagai Bupati Talaud. “Perhitungannya dimulai saat penetapan SK, tapi pelaksanaannya saat penyerahan SK pelaksana tugas (Plt) atau pejabat bupati,” kata Tuange.

Sebelumnya, Tim Investigasi Kemendagri berkunjung ke Talaud Sabtu 9 Desember 2017. Tim yang dipimpin Kepala Sub Direktorat Urusan Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Diana, menemui para petinggi Pemerintah Kabupaten Talaud, termasuk Bupati Sri Wahyumi Manalip.

Menurut Kumendong, Manalip kepada Tim Investigasi mengakui bahwa dirinya melakukan kunjungan ke luar negeri, yakni ke Amerika, selama tiga pekan, tanpa meminta izin ke Gubernur dan Mendagri.

“Alasannya tidak minta izin karena waktu yang mepet, menggunakan paspor hijau, dan dana sendiri,” beber Kumendong.

Padahal, kata Kumendong menegaskan, dalam aturan Permendagri 29 tahun 2017, meskipun pakai dana sendiri bupati/wali kota harus tetap harus minta izin Gubernur dan Mendagri bila akan ke luar negeri. Kumendong menambahkan, kesimpulan Tim Investigasi bahwa yang bersangkutan telah melanggar aturan.

Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan Unsrat DR Ferry Liando mengatakan, karena Manalip akan maju sebagai Calon Bupati dalam Pilkada Talaud 2018, maka masa tugas Petrus Tuange hingga berakhir masa cuti kampanye yang bersangkutan, yakni 23 Juni. Padahal, bila menghitung tiga bulan masa pemberhentian sementara, seharusnya hanya sampai 5 Maret.

Berita Terkait :  Nafa Urbach Optimis Pulau Sara’a Booming

Dia menjelaskan, ada 2 istilah bagi ASN yang akan menduduki jabatan kepala daerah. Kalau di Minahasa itu akan menggunakan istilah pejabat, bukan penjabat. Istilah pejabat itu adalah ASN yang mengisi pejabat bupati/wali kota karena akhir masa jabatan. Jadi Tuange akan menjadi penjabat hingga 23 Juni.(baz/man)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional