Menu

Staf Ahli Bukan Buangan

  Dibaca : 172 kali
Staf Ahli Bukan Buangan

Oleh: Bahtin Razak
Jelang rolling atau mutasi jabatan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, para pejabat harap-harap cemas. Rolling memang harus digelar Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw karena ada sejumlah pejabat yang mengundurkan diri, pensiun, dan akan ‘dipensiunkan’.
Dari sekian jabatan yang akan di-rolling itu, Staf Ahli salah satunya. Sayang, jabatan itu ‘kurang diminati’, dan menganggap terbuang bila ditempatkan di jabatan Staf Ahli. Padahal, jabatan tersebut sejatinya lebih mentereng dibandingkan dengan jabatan lain. Sebab, terbentuknya jabatan Staf Ahli (gubernur, bupati/wali kota) dilatarbelakangi terpilihnya kepala daerah yang berasal dari berbagai kalangan, sehingga tidak semua kepala daerah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Makanya, dibutuhkan pendamping kepala daerah yang dapat memberikan saran, dan pertimbangan terkait bidang politik, hukum, pemerintahan, perekonomian, keuangan, kependudukan, sumber daya manusia, dan lainnya. Dengan kata lain, Staf Ahli adalah pejabat yang paling dekat dengan kepala daerah.
Dari aspek sebutan jabatan maupun tugas, kewenangan, dan akses pun Staf Ahli lebih bergengsi dibandingkan dengan jabatan lain. Misalnya dengan Asisten Sekda. Jelas, para asisten ini merupakan pembantu Sekda dan memberi laporan segala sesuatu harus melalui Sekda. Sementara Staf Ahli bertanggungjawab langsung kepada gubernur atau bupati/wali kota, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 102 (ayat 2) PP 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah: “Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur atau bupati/wali kota, dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.”
Dari sebutannya, jabatan itu memang hanya staf. Yah, staf berarti yang membantu pimpinan. Tapi ada kata ‘ahli’, berarti orang yang menguasai dengan benar tentang sesuatu atau beberapa hal, termasuk urusan pemerintahan. Staf Ahli juga biasa ditempati oleh pegawai senior: pangkat/golongan, lama kerja, hingga pengalaman.
Sayangnya, Staf Ahli yang kebanyakan mantan kepala SKPD, masih merasa ‘terbuang’ dalam jabatan ini. Padahal bila memahami latar belakang ditempatkannya Staf Ahli, jelaslah bukanlah orang-orang buangan, tetapi adalah orang-orang yang senior, berpengalaman dan memiliki track record baik sehingga dianggap mampu menganalisis kebijakan yang akan diambil oleh Pemda sebelum menjadi suatu kebijakan.
Saking ‘eksklusifnya’, sehingga Staf Ahli diminta maupun tidak diminta, wajib memberi masukan, telaahan, dan analisa sesuai bidangnya kepada kepala daerah. Makanya Staf Ahli harus selalu memotivasi dirinya agar senantiasa menambah wawasannya, baik melalui literatur, internet, sosialisasi, maupun bimtek dan diklat, sehingga betul-betul menjadi ahli di bidangnya. Kompetensi ‘Ahli’ nya Staf Ahli juga dapat ditingkatkan dengan selalu mengikuti berbagai pertemuan, diskusi, pembahasan rancangan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, dan sebagainya. Karena, “Staf Ahli Harus Ahli”.
Diperoleh informasi bahwa Gubernur Sulut Olly Dondokambey akan ‘mengangkat derajat’ serta mengoptimalkan fungsi Staf Ahli, yang di Pemprov Sulut ada 3 jabatan. Yang baru terisi 2 orang, yakni Marcel Sendoh sebagai Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Politik dan Lynda Watania, Staf Ahli Gubernur bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Masih kosong adalah Staf Ahli bidang Hukum. Saat ini Biro Organisasi, Biro Hukum, dan Badan Kepegawaian Daerah sedang merumuskan Peraturan Gubernur yang menjabarkan segala sesuatu tentang Staf Ahli itu.
“Pak Gubernur mau bekerja lebih efektif dengan memanfaatkan berbagai masukan dari Staf Ahli. Apalagi, ada banyak urusan prioritas yang butuh pertimbangan matang sebelum diputuskan. Tugasnya Staf Ahli yang memberi pertimbangan itu,” kata seorang pejabat Pemprov.
“Pak Gubernur juga sudah tanya-tanya hak dan fasilitas apa yang diperoleh Staf Ahli. Bila dirasa ada yang kurang, nanti Pak Gubernur akan membuat kebijakan khusus untuk memperlancar tugas dan kesejahteraan,” tambah pejabat ini.
Sesuai aturan, Staf Ahli sama eselonnya dengan asisten, kepala dinas/badan: jika di Pemprov eselon 2A, di Pemkab/Pemkot eselon 2B. Mendapatkan tunjangan jabatan, juga bisa menikmati mobil dinas yang sama dengan kepala dinas/badan. Bedanya hanya tidak memiliki staf struktural.
Jadi, untuk apa lagi Staf Ahli mengeluhkan soal status, fasilitas, atau pun pendapatan. Yang perlu dilakukan adalah optimalisasi peran dalam memberikan masukan kepada kepala daerah, yang kemudian masukan tersebut bisa mengakselerasi pembangunan.
Jadi, masih kah akan beranggapan bahwa Staf Ahli itu adalah pejabat ‘Ahli yang terbuang’ atau jabatan ‘buangan untuk Ahli’, atau malah adalah ‘Ahli’ yang ahli memberi pengaruh pada kebijakan pimpinan daerah? Anda lah pasti yang lebih ahli memilih.(***)

Baca Juga:  Malaria Dalam Kehamilan
Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional