Menu

Kerugian Kisaran 11,5 Miliar, Kejati Sulut Dinilai Tak Serius Usut Kasus KM Tampungang Lawo

  Dibaca : 111 kali
Kerugian Kisaran 11,5 Miliar, Kejati Sulut Dinilai Tak Serius Usut Kasus KM Tampungang Lawo
Tampak KM Tampungang Lawo hanya terparkir di pelabuhan Dagho semenjak didatangkan dari Surabaya 2015 lalu.

SANGIHE — Harapan warga Sangihe agar adanya dugaan korupsi pada proyek pembuatan Kapal Motor (KM) Tampungang Lawo, bisa terungkap menjadi sirna, ketika pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut, hingga kini tidak pernah melakukan mempublikasikan hasil penyelidikan proyek pembuatan kapal yang menghabiskan uang negara senilai Rp11,5 miliar itu. Tak heran jika berbagai komponen warga di negeri Tampungang Lawo, Sangihe, menuding pihak Kejati Sulut tak serius menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut.

Tudingan keras itu dikemukakan Aktivis Penggiat Anti Korupsi Sangihe (APAKS), Jhony Rompas, kepada Indo Post, Selasa (30/1/18). Dia berujar, kedatangan tim penyidik Kejati Sulut di Tahuna, pada akhir tahun 2017 lalu, dinilai hanya untuk mencari sesuatu hal yang muaranya diduga berakhir happy ending.

“Saat itu, kami tahu betul atas kehadiran tim dari Kejati Sulut, karena tim sempat melakukan pemeriksaan terhadap Sekertaris Daerah (Sekda) Edwin Roring, bersama eks Kepala Badan Perbatasan, Jefry Tilaar, terkait proyek KM Tampungang Lawo itu, termasuk melakukan pemeriksaan kondisi kapal yang semenjak tiba dari Surabaya, pada tahun 2015 lalu, hingga kini belum bisa dioperasikan dan telah menjadi penghuni setia pelabuhan Perikanan Dagho,” ujar Rompas.

Ironisnya lagi, keberadaan kapal tersebut telah mendapat sebutan warga setempat sebagai penunggu dermaga perikanan Dagho. Meski demikian, Rompas tetap berharap dan akan terus menyuarakan berbagai dugaan kasus korupsi di Sangihe agar bisa diproses oleh pihak aparat penegak hukum, baik itu dari Kepolisian maupun dari Kejaksaan.

“Sebagai bagian dari warga Sangihe, saya berharap, berbagai proyek yang pekerjaannya tidak tuntas karena terindikasi korupsi, patut diusut tuntas. Aparat hukum dalam hal ini, Kepolisian dan Kejaksaan, tidak memilih bahkan memilah dalam mengusut kasus korupsi di Sangihe. Siapapun dia, dan apapun jabatannya, jika terbukti korupsi, harus ditindak,” tandas Rompas, seraya menyebutkan, beberapa proyek besar yang mangkrak di Sangihe dan berpotensi korupsi. Di antaranya, proyek KM Tampungang Lawo, Proyek pembangunan Dermaga Jety, proyek jalan di wilayah Manganitu Selatan, serta berbagai proyek dengan sumber dana kementrian perikanan di sejumlah pulau yang hanya dibangun namun tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak. (nal)

Berita Terkait :  KPU Mitra Perpanjang Pendaftaran Calon Pilkada 2018
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional