Menu

Sri Manalip Didesak Mundur dari Bupati Talaud

  Dibaca : 161 kali
Sri Manalip Didesak Mundur dari Bupati Talaud
Pendemo menduduki Kantor DPRD Talaud.
  • ASN dan THL Duduki Kantor DPRD
  • Mendagri-Gubernur Sulut Diminta Ambil Sikap Tegas

 

IPM – Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip didesak mundur dari jabatannya. Desakan itu disampaikan ratusan aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga harian lepas (THL) dalam aksi demo, Kamis (19/7/18). Terpantau, pendemo melakukan long mars dari Kantor Bupati Talaud dan menuju ke Gedung Paripurna DPRD untuk menyerahkan berkas pernyataan sikap masa aksi.

Terinformasi, puncak kekesalan ASN dan THL ini meledak setelah Manalip tidak merespon tuntutan massa aksi demo. Bahkan, mirisnya menggelar pelantikan dan rolling serta mutasi kepada ratusan ASN, di Aula BKPSDM, Kamis (19/7/18).

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap), Tonny Gagola menegaskan, dirinya dan ratusan ASN, menolak Surat Keputusan (SK) Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip untuk rolling dan mutasi yang ditujukan kepada mereka. “Kami menolak rolling dan mutasi tersebut. Karena itu melanggar aturan,” ujar Gagola juga merupakan Asisten III ini.

Gagola mendesak Mendagri dan Gubernur Sulut untuk merespon keras atas tindakan pelanggaran yang dilakukan Bupati Sri Wahyumi Manalip. “Mendagri dan Gubernur harus bertindak tegas atas pembangkangan terhadap aturan perundang-undangan yang ada,” tegas Gagola.

Baca Juga:  Nafa Urbach Optimis Pulau Sara’a Booming

Mereka juga menuntut kepada Presiden/Wakil Presiden, Mendagri, Gubernur/Wakil Gubernur Sulut, Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Talaud, untuk memberikan sanksi kepada Bupati Kabupaten Talaud atas kesewenang-wenangan terhadap ASN dan THL.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Talaud, Petrus Simon Tuange meminta, agar ASN dan THL tetap masuk kantor dan tidak mengindahkan apa yang dilakukan bupati karena cacat hukum. “Anak-anakku, tetaplah masuk kantor dan jangan menanggapi apa yang dilakukan oleh bupati karena itu melanggar hukum,” tegas Tuange.

Di sisi lain, Camat Melonguane, Oni Maliatja mengatakan, dirinya tidak akan melaksanakan hasil rolling dan mutasi tersebut. “Ini merupakan keputusan yang cacat hukum. Karena itu, saya tidak akan meninggalkan kantor saya,” kata Maliatja.

Terpisah, Crismas Paniat, salah seorang THL mengungkapkan kekesalannya. “Kami akan terus menuntut hak kami sampai titik darah penghabisan,” ungkap Paniat dengan nada seram.

Baca Juga:  Hadirkan 33 Posko Gangguan, PLN Suluttenggo Jamin Pasokan Listrik Idul Fitri Aman

Setelah itu, masa aksi bergerak menuju ke gedung paripurna DPRD dan melakukan hearing dengan wakil rakyat. Dalam proses dengar pendapat tersebut, massa aksi mendesak agar supaya DPRD Kabupaten Talaud menggelar paripurna untuk memberhentikan Manalip dari jabatannya.

Ketua DPRD Kabupaten Talaud, Max Lua menerima berkas pernyataan sikap masa aksi dan berjanji akan memproses hal ini. “Kami akan segera memproses hal ini dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tandas Lua.

Menurut Lua, kejadian ini adalah hal sangat luar biasa dan salah satu agenda khusus DPRD Talaud dalam pembahasan bentuk Pansus. “Pastinya kami akan menseriusi persoalan ini,” imbuhnya.

Rencananya, mereka akan melaporkan hal ini kepada Presiden/Wakil Presiden, Mendagri, Komisi ASN. Bahkan, ribuan ASN dan THL yang ada di Kabupaten Talaud akan memenuhi kantor Gubernur pada Rabu pekan depan. (man/zly)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional