Menu

Gubernur Sulut Usul Bupati Talaud Sri Manalip Diberhentikan

  Dibaca : 134 kali
Gubernur Sulut Usul Bupati Talaud Sri Manalip Diberhentikan
Sri Wahyumi Maria Manalip
  • Surat Sudah ke Kemendagri, Lakukan Berbagai Pelanggaran UU

IPM— Posisi Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip berada di ujung tanduk. Mutasi jabatan ASN yang dilakukannya beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Gubernur Sulut Olly Dondokambey, merespon keras dugaan pelanggaran undang-undang tersebut dengan mengirim surat usulan ke Kemendagri perihal pemberhentian Bupati Talaud tersebut

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas, Jemmy Kumendong membenarkan surat usulan Gubernur ke Kemendagri untuk pemberhentian Bupati SWM telah diteken Gubernur. “Surat usulan pemberhentian itu besok (hari ini, red) sudah sampai ke Kemendagri,” kata Kumendong, Rabu (25/7/18).

Kumendong menyebutkan, kesalahan SWM sudah sangat melanggar jika melihat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Dan, kepala daerah yang melanggar Undang-undnag bisa diberhentikan jika,” ujarnya. Dan, ‘pemaksaan’ mutasi ASN itu sudah merupakan kesalahan yang kesekian kali dilakukan bupati perempuan pertama di Tanah Porodisa itu. “Pelanggaran yang dilakukan SWM sudah kesekian kalinya dilakukan. Dan ini sudah akumulasi,” kata Kumendong.

Karo Pemerintahan dan Humas juga merinci pelanggaran UU yang dilakukan SWM, hingga perlu diberhentikan dari jabatannya. Pertama, melaksanakan mutasi jabatan 305 ASN esleon II, III dan IV. Bahkan ada yang dinonjobkan. Padahal, UU melarang kepala daerah melakukan mutasi jabatan usai Pilkada.

“Mutasi ini juga sudah dilarang oleh Mendagri berdasarkan surat Dirjen OTDA tertanggal 18 Juli 2018, tapi Bupati tetap melaksanakan rolling jabatan pada 19 Juli 2018,” kata Jemmy.

Tercatat juga kesalahan lain yang terakumulasi, yakni ketika 2015 lalu Bupati Sri Wahyumi melaksanakan APBD tidak sesuai dengan hasil konsultasi ke Tim TAPD Pemprov Sulut. Dan, atas kesalahan ini Bupati SWM diberikan surat teguran tertulis oleh Gubernur SH Sarundajang (waktu itu).

Yang paling parah adalah kasus Bupati SWM yang menyarankan masyarakat Talaud memasang bendera Filipina sebagai protes apabila pembangunan oleh pemerintah yang tidak dilakukan di daerahnya. Pemprov menilai tindakan ini tidak menggambarkan dia sebagai kepala daerah dalam bingkai NKRI.

Baca Juga:  Diperiksa KPK Soal e-KTP, Olly 'Serang' Pemerintahan Sebelumnya

Juga, pada 20 September 2017 hingga 13 November 2017 SWM melaksanakan perjalanan ke luar negeri (ke Amerika) tanpa izin Mendagri. Pelanggaran itu berbuah sanksi penonaktifan dirinya sebagai Bupati selama 3 bulan.

Dan kedua terakhir, pascapilkada Talaud terjadi keributan antarpendukung tapi SWM malah meninggalkan daerah tanpa izin Gubernur selama 11 hari berturut-turut dari 28 Juni sampai 8 Juli 2018. Padahal UU 23 Tahun 2014 menyebutkan kepala daerah yang meninggalkan daerah lebih dari 7 hari harus seizin Gubernur.

“Padahal dalam situasi seperti itu (kisruh, red) daerah membutuhkan figur pemimpin yang mempersatukan. Bupati malah keluar daerah 11 hari tanpa izin Gubernur,” ujar Kumendong.

Sementara itu, karena tak puas dengan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip yang diduga sewenang-wenang memberhentikan dan mengganti sedikitnya 305 pejabat eselon II, III dan IV usai Pilkada Serentak, ratusan ASN Pemkab Talaud yang telah dicopot dari jabatannya itu beramai-ramai mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (25/7/18) pagi.

Kedatangan para ASN bersama Wakil Bupati Petrus Tuange ke gedung putih diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang. Mereka menyampaikan aspirasi bahwa penggantian pejabat yang dilakukan Bupati Manalip adalah ilegal karena melanggar Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

“Penggantian ini telah melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ketika petahana menjadi calon dan bertarung dalam pilkada, maka petahana dilarang melakukan mutasi pejabat sejak 6 bulan sebelum penetapan dan sampai akhir masa bakti, kecuali ada izin dari Menteri Dalam Negeri,” kata Tuange.

Baca Juga:  Tetty Dinilai Layak Nahkodai Golkar Sulut

Lanjut Tuange, penggantian pejabat yang dilakukan Bupati Manalip adalah bentuk arogansi kekuasaan sehingga membutuhkan campur tangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Tidak benar ada stagnasi di Pemerintahan Kabupaten Talaud sehingga harus ada pengantian ratusan pejabat. Yang ada adalah arogansi dengan menggunakan kekuasaan yang ada. Ini harus segera diselesaikan,” bebernya.

Sementara itu, Toni Gagola yang dinonjobkan dari jabatan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Talaud menyampaikan uneg-uneg kepada pemerintah untuk bertindak tegas dengan memberhentikan jabatan Bupati Manalip. “Kami minta Bupati Sri Wahyuni Manalip dapat diberhentikan dari jabatannya,” beber Toni.

Diketahui, dari ratusan pejabat yang telah diganti tersebut diantaranya meliputi 18 pejabat eselon II, 9 camat. Juga 100 guru dipindahkan dari tempat mengajarnya. Selain itu pemberhentian dan penggantian juga dilakukan kepada sekitar 315 THL di lingkungan Pemkab Talaud.

Menanggapi aspirasi tersebut, Asisten I Edison Humiang menyampaikan pesan dari Gubernur Olly Dondokambey agar seluruh ASN Pemkab Talaud tetap menjaga suasana kondusif. “Kami mengikuti setiap gejolak yang muncul. Bapak Gubernur mengimbau semuanya setelah kembali ke Talaud tetap ciptakan kondisi yang aman, nyaman dan tetap kondusif,” ungkap Humiang. Lanjut Humiang, pelayanan terhadap masyarakat Talaud harus diutamakan meskipun terjadi penggantian pejabat.

“Yang utama adalah pelayanan kepada masyarakat. Jauhkan ego pribadi dan fanatisme sempit,” ucapnya.

Terkait tuntutan sebagian pejabat Pemkab Talaud agar Bupati Manalip diberhentikan, Humiang meminta semua pihak tetap menghormati ketentuan yang berlaku.

“Kita harus melihat ketentuan yang mengatur semuanya. Yang pasti semua usulan diproses sesuai peraturan yang berlaku,” imbuhnya. Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Meiki Onibala dan Kepala Biro Hukum Grubert T. Ughude.(baz)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional