Menu

Trafficking Terus Intai Sulut

  Dibaca : 50 kali
Trafficking Terus Intai Sulut

IPM — Sikap permisif keluarga terhadap anggota keluarganya yang terjun menjalani pekerjaan ‘wanita malam’ harus dilawan. Sebab, situasi ini sangat memalukan keluarga, hingga merusak nama baik daerah. Demikian ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dalam Rapat Koordinasi Perlindungan Wanita yang digelar Pemprov Sulut, di Ruang FJ Tumbelaka, Selasa (14/8/18).

Wagub malah membeberkan fakta tentang data bahwa ada 60 persen Pekerja Seks Komersial (PSK) di daerah Papua yang merupakan perempuan asal daerah Sulawesi Utara. Mereka itu masuk kategori sebagai korban trafficking.

“Tapi ada pula yang sadar atas kemauan sendiri melakoni pekerjaan itu, yang ironisnya keluarga dan orang tua seakan tutup mata dengan dalil kebutuhan ekonomi,” ujar Wagub, kesal.

Katanya, ada sebagian keluarga maupun orang tua korban yang beranggapan anaknya nanti berpenghasilan besar, bisa beli mobil, atau bisa beli kebun.

Baca Juga:  Kandouw Kans Ganti JWS, ROR-RD dan IvanSa-CNR Daftar di KPU 10 Januari

“Miris sekali orang tua men-support. ‘biar jo jadi penari striptease tapi banya doi’ . Ini memalukan, mari lawan sikap permisif terhadap pekerjaan wanita malam,” ujar Wagub dengan tegas.

Atas kondisi ini Wagub berharap pertemuan para pemangku kepentingan pelindung perempuan mampu menghasilkan koordinasi antar-instansi terkait guna mencari solusi masalah perdagangan wanita, dan menekan populasi PSK Sulut. Dimulai dari pengusutan sindikat, pencarian dan penjemputan korban, serta pencegahan berupa edukasi kepada masyarakat.

“Mari segenap pemangku kepentingan bekerja sama memberi perhatian terhadap isu Human Trafficking ini. Sampaikan juga edukasi kepada masyarakat agar memiliki budaya malu terhadap pekerjaan wanita malam tersebut,” ujar Kandouw.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulut Ir. Mieke Pangkong menyebutkan 2017 terjadi kasus trafficking sebanyak 19 kasus, terdiri atas dewasa 10 kasus dan anak-anak 9 kasus.

Baca Juga:  Sandra Kembali ke ‘Habitat’, Novly Kadispertanak Sulut

“Syukur tahun ini belum ada kasus, dan mudah-mudahan tidak ada,” ujar Pangkong.

Mieke menjelaskan bahwa trafficking terjadi karena ada beberapa faktor. Yang utama adalah faktor keluarga yang tidak harmonis, ada juga ilmu teknologi, pendidikan, dan juga ekonomi.

“Untuk pencegahan kita siapkan keterampilan untuk mereka supaya tidak lagi pergi ke Papua. Kemudian dari segi keluarga harus dijaga, karena kalau keluarga berantakan anak-anak tidak tahu mau ke mana dan akhirnya bisa memilih itu,” tuturnya.

Rakor tersebut dihadiri Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat selaku penyelenggara sekaligus narasumber, dr. Kartika Devi Tanos; Ketua Studi Gender Universitas Sam Ratulangi Grace Jenny Soputan; psikolog, LBH, LSM, dan sejumlah pejabat SKPD terkait dari kabupaten/kota.(baz/hum)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional