Menu

Sambungan Rumah Minim, Infrastruktur Air Minum Banyak Mubazir

  Dibaca : 74 kali
Sambungan Rumah Minim, Infrastruktur Air Minum Banyak Mubazir
BIAYA MAHAL: Fasilitas instalasi pengolah air (IPA) di Beo Utara, Talaud, yang dibangun dengan dana APBN. Fasilitas ini, dan banyak yang lain, tidak optimal karena minimnya komitmen Pemda menyediakan sambungan rumah untuk masyarakat.

MANADO — Target pelayanan air minum berdasarkan MDG’s 100 persen di 2019 masih sulit terpenuhi di Sulut. Pasalnya, hingga 2017 lalu layanan air minum masih di posisi 75,71 persen. Padahal, sudah ratusan miliar dana yang dikucurkan pemerintah untuk membangun berbagai fasilitas air minum.
“Sulit bila hanya berharap pada pemerintah. Karena untuk layanan perpipaan saja sampai 2017 di Sulut hanya 24 persen. Mesti ada peran juga dari swasta,” kata Kadis PUPR Sulut melalui Kabid Cipta Karya Hengki Manumpil.
Dijelaskan juga, untuk memenuhi target layanan air minum perpipaan—mayoritas dibiayai pemerintah—tak bisa juga hanya berharap kepada pemerintah pusat untuk mengucurkan dana APBN. Sebab, sistem pembiayaan sudah mengharuskan ada peran pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum.
“Harus ada dana APBD. Kalau tidak, pemerintah pusat takkan menyetujui usulan dari daerah. Misalnya pembebasan lahan dan biaya pemasangan untuk sambungan rumah,” ujarnya.
Manumpil menambahkan, Kementerian PUPR sebenarnya telah mengucurkan dana ratusan miliar untuk membangun fasilitas air minum. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik skala besar maupun kecil. Yang dibangun selama ini paling kecil berkapasitas 5 liter per detik (liter/det), dan yang dominan 10 liter/det maupun 20 l/det. Dijelaskan, 1 liter/det itu dapat melayani 800 sambungan rumah (SR).
“Kalau yang terbangun itu 20 liter/detik, berarti 1.600 rumah yang bisa terlayani. Yang terjadi selama ini, paling banyak sambungan rumah tidak optimal. Ada yang hanya 10 persen SR yang terlayani dari kapasitas terpasang. Bahkan ada yang tidak sampai 10 rumah, padahal kapasitas terpasang 20 liter/detik,” tukasnya.
Situasi tersebut, tambah Manumpil, mengesankan bahwa pembangunan fasilitas itu mubazir. Padahal, sedari awal sebelum pembangunan SPAM itu, Pemkab/Pemkot telah menyatakan kesediaannya untuk memasang SR lewat dana APBD.
“Karena komitmen (Pemda) atas pemasangan SR itu tidak jalan sehingga banyak SPAM yang terkesan mubazir. Belum lagi masalah lain yang muncul ketika pembangunan sedang berjalan,” tambahnya.
Untuk beberapa daerah, kata Manumpil, pengelolaan sudah ditangani PDAM ataupun lembaga daerah yang mengelola air minum. Dan biasanya sudah ada tarif yang ditetapkan oleh Perda atau pun peraturan kepala daerah. “Yang diharapkan pemasangan SR itu dilaksanakan oleh PDAM ataupun bantuan Pemda dari APBD,” ujarnya.
Sementara Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Sulut Chalid Saleh menegaskan, Kementerian PUPR saat ini sangat selektif menyetujui usulan daerah untuk meminta bantuan penyediaan fasilitas air minum. Sebab, kasus-kasus yang membelit pembangunan SPAM selama ini telah cukup mengganggu konsentrasi pekerjaan karena seringkali bermuara ke ranah hukum.
“Sebagus apa pun fasilitas yang dibangun, tapi bila belum termanfaatkan dengan optimal, adakalanya dianggap bermasalah. Padahal, itu sudah ranahnya pemerintah daerah, seperti masalah lahan maupun sambungan rumah,” ujar Saleh.
Selain itu, katanya, saat ini kebijakan yang ditempuh oleh Satuan Kerja PSPAM Sulut adalah kelengkapan dan keamanan syarat sebelum diusul ke pusat. “Karena Kementerian menerapkan readiness criteria yang ketat. Kita tidak akan usulkan bisa syaratnya masih ngambang, apalagi soal lahan,” ujarnya.
“Biar saja paket pekerjaan yang turun sedikit, daripada ujung-ujungnya kita berurusan dengan apparat hukum. Makanya, kami meminta kabupaten/kota komit dengan syarat dalam readiness criteria jika mengusulkan pembangunan di daerahnya,” tambah Saleh.
Sekadar referensi, dari 15 kabupaten/kota di Sulut hanya Kota Bitung yang pelayanan air minumnya yang terbaik. Meski layanan perpipaan masih 53,56 persen, tapi angka itu yang tertinggi di Sulut. Juga total pelayanan air minum di kota pelabuhan itu sudah 99 persen. Sedangkan Manado yang memiliki kerjasama pengelolaan air minum dengan pihak swasta dari Belanda, justru layanan perpipaanya masih di posisi 22,51 persen. Padahal Manado telah memiliki fasilitas pengolahan air sejak zaman Belanda.
Yang non perpipaan itu, kata Manumpil, dilayani sumur bor, sumur gali, mata air tak terlindungi, maupun air isi ulang. Dan yang tidak terlayani oleh perpipaan maupun non perpipaan atau sisa itu bisa saja hanya berharap di mata air yang jauh dari rumahnya atau pun menumpang di sumur orang lain. “Logikanya, kalau tidak mendapat air minum sudah pasti mereka sudah mati. Makanya, hanya kesulitan saja mereka mendapatkan air minum,” jelas Manumpil.(baz)

Baca Juga:  54 ASN Gagal Masuk Pemprov Sulut
Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional