Menu

Kontroversi Bupati Sri Manalip Dibawa ke Presiden

  Dibaca : 357 kali
Kontroversi Bupati Sri Manalip Dibawa ke Presiden
Sri Wahyumi Maria Manalip

IPM — Buntut rolling jabatan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) terus merembet. Desakan pembatalan mutasi hingga pemberhentian SWM terus memanas.

Tak tanggung-tanggung sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Kabupaten Talaud, Kamis (13/9/18 ) pekan  lalu menyampaikan permohonan perlindungan kepada Presiden RI Joko Widodo, terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan SWM.

Dimana, SWM melanggar Undang-undang (UU) nomor 10 tahun 2016, UU nomor 24 tahun 2013 serta UU nomor 30 tahun 2014 serta aturan peraturan Perundangan kepegawaian turunannya.

Dr Yohanis Kamagi AP MSi menjelaskan, dalam pertemuan tersebut,  Staf ahli Kepresidenan dr Ali Mochtar Ngabalin berjanji akan segera menuntaskan permasalahan yang ada di Talaud. “Beliau secara langsung menelpon Mendagri menanyakan permasalahan yang dialami ASN Talaud dan dijawab oleh Mendagri segera diselesaikan,” ujar Kamagi.

Sementara itu, Staf ahli Kepresidenan dr Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, jika Mendagri tidak mampu menyelesaikan hal tersebut, laporan itu akan langsung disampaikan kepada Presiden.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Bupati SWM, Ngabalin dengan tegas menjawab akan ada sanksi. “Karena ini ada pelanggaran hukum, pastinya ada sanksi,” tegasnya.

Terhadap persoalan yang dialami oleh ASN Talaud, Kamagi berharap agar Mendagri melalui kewenangan yang dimiliki mencabut SK Bupati, serta mengembalikan para pejabat kepada kedudukan semula.

“Mengharapkan kepada Presiden Jokowi untuk tidak menutup mata terhadap masalah ini sehingga apabila dibiarkan akan menjadi preseden buruk, contoh yang buruk bagi masyarakat Indonesia bahwa kepala daerah dapat seenaknya melanggar Undang-undang Negara Republik Indonesia tanpa dijatuhi sanksi sehingga bisa saja diikuti oleh daerah-daerah lainya,” harap Kamagi.

Selain itu, melalui surat kepada Presiden, Kamagi Cs meminta presiden untuk melakukan sejumlah evaluasi terhadap kinerja kementerian dalam negeri khususnya beberapa pejabat yang ada di dalamnya tidak memberikan informasi akurat kepada Mendagri akan kasus yang menimpa Talaud, sehingga Mendagri tidak mengetahui pokok permasalahan.

Diketahui rombongan ASN dipimpin oleh Dr Yohanis Kamagi AP, MSi diterima di Kantor Staf Presiden oleh staf ahli khusus Presiden Dr Ali Mochtar Ngabalin.

Sebelumnya, mutasi jabatan ASN yang dilakukannya beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Gubernur Sulut Olly Dondokambey, merespon keras dugaan pelanggaran undang-undang tersebut dengan mengirim surat usulan ke Kemendagri perihal pemberhentian Bupati Talaud tersebut

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas, Jemmy Kumendong membenarkan surat usulan Gubernur ke Kemendagri untuk pemberhentian Bupati SWM telah diteken Gubernur. “Surat usulan pemberhentian itu besok (hari ini, red) sudah sampai ke Kemendagri,” kata Kumendong, Rabu (25/7/18).

Kumendong menyebutkan, kesalahan SWM sudah sangat melanggar jika melihat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Dan, kepala daerah yang melanggar Undang-undnag bisa diberhentikan jika,” ujarnya. Dan, ‘pemaksaan’ mutasi ASN itu sudah merupakan kesalahan yang kesekian kali dilakukan bupati perempuan pertama di Tanah Porodisa itu. “Pelanggaran yang dilakukan SWM sudah kesekian kalinya dilakukan. Dan ini sudah akumulasi,” kata Kumendong.

Karo Pemerintahan dan Humas juga merinci pelanggaran UU yang dilakukan SWM, hingga perlu diberhentikan dari jabatannya. Pertama, melaksanakan mutasi jabatan 305 ASN esleon II, III dan IV. Bahkan ada yang dinonjobkan. Padahal, UU melarang kepala daerah melakukan mutasi jabatan usai Pilkada.

“Mutasi ini juga sudah dilarang oleh Mendagri berdasarkan surat Dirjen OTDA tertanggal 18 Juli 2018, tapi Bupati tetap melaksanakan rolling jabatan pada 19 Juli 2018,” kata Jemmy.

Tercatat juga kesalahan lain yang terakumulasi, yakni ketika 2015 lalu Bupati Sri Wahyumi melaksanakan APBD tidak sesuai dengan hasil konsultasi ke Tim TAPD Pemprov Sulut. Dan, atas kesalahan ini Bupati SWM diberikan surat teguran tertulis oleh Gubernur SH Sarundajang (waktu itu).

Yang paling parah adalah kasus Bupati SWM yang menyarankan masyarakat Talaud memasang bendera Filipina sebagai protes apabila pembangunan oleh pemerintah yang tidak dilakukan di daerahnya. Pemprov menilai tindakan ini tidak menggambarkan dia sebagai kepala daerah dalam bingkai NKRI.

Juga, pada 20 September 2017 hingga 13 November 2017 SWM melaksanakan perjalanan ke luar negeri (ke Amerika) tanpa izin Mendagri. Pelanggaran itu berbuah sanksi penonaktifan dirinya sebagai Bupati selama 3 bulan.

Dan kedua terakhir, pascapilkada Talaud terjadi keributan antarpendukung tapi SWM malah meninggalkan daerah tanpa izin Gubernur selama 11 hari berturut-turut dari 28 Juni sampai 8 Juli 2018. Padahal UU 23 Tahun 2014 menyebutkan kepala daerah yang meninggalkan daerah lebih dari 7 hari harus seizin Gubernur.

“Padahal dalam situasi seperti itu (kisruh, red) daerah membutuhkan figur pemimpin yang mempersatukan. Bupati malah keluar daerah 11 hari tanpa izin Gubernur,” ujar Kumendong.

Sementara itu, karena tak puas dengan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip yang diduga sewenang-wenang memberhentikan dan mengganti sedikitnya 305 pejabat eselon II, III dan IV usai Pilkada Serentak, ratusan ASN Pemkab Talaud yang telah dicopot dari jabatannya itu beramai-ramai mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (25/7/18) pagi.

Kedatangan para ASN bersama Wakil Bupati Petrus Tuange ke gedung putih diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang. Mereka menyampaikan aspirasi bahwa penggantian pejabat yang dilakukan Bupati Manalip adalah ilegal karena melanggar Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

“Penggantian ini telah melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ketika petahana menjadi calon dan bertarung dalam pilkada, maka petahana dilarang melakukan mutasi pejabat sejak 6 bulan sebelum penetapan dan sampai akhir masa bakti, kecuali ada izin dari Menteri Dalam Negeri,” kata Tuange.

Lanjut Tuange, penggantian pejabat yang dilakukan Bupati Manalip adalah bentuk arogansi kekuasaan sehingga membutuhkan campur tangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Tidak benar ada stagnasi di Pemerintahan Kabupaten Talaud sehingga harus ada pengantian ratusan pejabat. Yang ada adalah arogansi dengan menggunakan kekuasaan yang ada. Ini harus segera diselesaikan,” bebernya.

Sementara itu, Toni Gagola yang dinonjobkan dari jabatan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Talaud menyampaikan uneg-uneg kepada pemerintah untuk bertindak tegas dengan memberhentikan jabatan Bupati Manalip. “Kami minta Bupati Sri Wahyuni Manalip dapat diberhentikan dari jabatannya,” beber Toni.

Diketahui, dari ratusan pejabat yang telah diganti tersebut diantaranya meliputi 18 pejabat eselon II, 9 camat. Juga 100 guru dipindahkan dari tempat mengajarnya. Selain itu pemberhentian dan penggantian juga dilakukan kepada sekitar 315 THL di lingkungan Pemkab Talaud.

Menanggapi aspirasi tersebut, Asisten I Edison Humiang menyampaikan pesan dari Gubernur Olly Dondokambey agar seluruh ASN Pemkab Talaud tetap menjaga suasana kondusif. “Kami mengikuti setiap gejolak yang muncul. Bapak Gubernur mengimbau semuanya setelah kembali ke Talaud tetap ciptakan kondisi yang aman, nyaman dan tetap kondusif,” ungkap Humiang. Lanjut Humiang, pelayanan terhadap masyarakat Talaud harus diutamakan meskipun terjadi penggantian pejabat.

“Yang utama adalah pelayanan kepada masyarakat. Jauhkan ego pribadi dan fanatisme sempit,” ucapnya.

Terkait tuntutan sebagian pejabat Pemkab Talaud agar Bupati Manalip diberhentikan, Humiang meminta semua pihak tetap menghormati ketentuan yang berlaku.

“Kita harus melihat ketentuan yang mengatur semuanya. Yang pasti semua usulan diproses sesuai peraturan yang berlaku,” imbuhnya. Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Meiki Onibala dan Kepala Biro Hukum Grubert T. Ughude. (man/bny)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional