Menu

Data Daerah ke Pusat Sering Tak Valid

  Dibaca : 53 kali
Data Daerah ke Pusat Sering Tak Valid
Para pengelola data keciptakaryaan di kabupaten/kota mengisi data di aplikasi Satu Data

Satu Data Cipta Karya Mudahkan Eksekusi Usulan Program

MANADO — Eksekusi atas usulan program dari daerah oleh Kementerian PUPR, khususnya Ditjen Cipta Karya, sering kali kurang tepat sasaran. Situasi ini dominan disebabkan oleh kurang akuratnya data-data yang disodorkan oleh daerah ke pusat.
“Data yang dimiliki masing-masing pengelola tidak sama. Misalnya, untuk pengajuan usulan untuk fasilitas air minum, data dari PDAM sambungan rumah sudah 2.000, tapi ternyata di lapangan hanya 200. Sehingga usulan untuk membangun IPA baru tidak disetujui, karena harus dioptmalkan dulu IPA yang sudah ada,” kata PPK Perencanaan dan Pengendalian (Randal) Sulut Ditjen Cipta Karya, Dodi Sutopo mendeskrisipkan salah satu persoalan usulan-usulan daerah ke pusat.
Makanya, untuk mereduksi kesalahan data dalam pengusulan, Satker Randal Ditjen Cipta Karya menggelar Workshop Pendampingan Satu Data Bidang Infrastruktur Permukiman 2018, di Manado, Selasa (25/9/18) siang. Workshop ini merupakan pembimbingan kepada petugas pengolah data di kabupaten/kota.
Mereka yang terundang dalam Workshop Satu Data ini antara lain Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan PDAM. Sedangkan yang melakukan pembimbingan antara lain dari Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM), Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Pengembangan Kawasan Permukiman (Bangkim), dan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL).
“Empat sektor ini harus mendampingi kabupaten/kota mengisi data di aplikasi Satu Data yang sudah online di website pusat,” kata Dodi.
Nantinya, tambahnya, data-data ini menjadi terpusat dan menjadi data induk Kementerian PUPR untuk bidang Cipta Karya. Tujuannya agar tidak ada kekacauan data. “Nantinya juga data itu menjadi dasar pengambilan kebijakan program oleh pejabat di Kementerian PUPR hingga Presiden,” katanya.
Sementara Sekretaris Dinas PUPR Sulut Alexander Wattimena yang mewakili Kadis PUPR Steve Kepel, didampingi Kabid Cipta Karya Hengki Manumpil meminta agar kabupaten/kota mengisi data-data di aplikasi Satu Data itu dengan benar dan dengan data kondisi yang benar pula.
“Antara kondisi di lapangan dengan di data harus sama. Juga, datanya harus terus diperbaharui jika ada perubahan agar eksekusi atas usulan daerah oleh pusat akan tepat. Ini pasti sangat membantu daerah memajukan infrastrukturnya,” ujar Wattimena dalam sambutan pembukaan.(baz)

Baca Juga:  Woww!! DPRD ‘Buru’ Gaji 35 Juta Per Bulan
Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional