Menu

Manuver GSVL Guncang Politik Nasional, SBY Minta Maaf ke Jokowi

  Dibaca : 146 kali
Manuver GSVL Guncang Politik Nasional, SBY Minta Maaf ke Jokowi
  • Vicky Akui Penuh Kesadaran Gabung NasDem

IPM  Manuver Ketua Partai Demokrat Sulut juga Wali Kota Manado DR GS Vicky Lumentut (GSVL) ke Partai Nasional Demokrat (NasDem) NasDem, telah menguncang perpolitikan nasional. Sampai-sampai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus meminta maaf ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disebabkan cuitan Andi Arief di Twitter yang megomentari kepindahan GSVL ke Partai NasDem. Selain itu, kader Partai NasDem dan Partai Demokrat juga saling melempar komentar atas berpindahnya GSVL.

Menurut GSVL, era demokrasi saat ini dengan berpindahnya politisi ke partai lain, itu normal-normal saja. Namun begitu, GSVL kaget ketika sikapnya pindah ke NasDem menjadi ramai dan mulai berisik.

“Saya kaget atas kepindahan ke Partai NasDem menjadi ramai. Padahal saya ke Partai Nasdem, saya angap normal-normal saja di era demokrasi ini. Saya semakin heran ketika kawan-kawan di Partai Demokrat menyerang Partai NasDem. Padahal kepindahan saya itu karena kesadaran dan keinginan saya sendiri. Makanya untuk semua ketidaknyamanan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ketum Partai Nasdem saya hormati dan banggakan bapak Surya Paloh dan jajaran pengurus serta semua keluarga besar Partai NasDem,” ujar GSVL pada Minggu (30/9/18).

Selain itu, GSVL menegaskan, dirinya bergabung Partai NasDem merupakan kemauan sendiri tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun.

“Partai NasDem mempunyai cita-cita luhur untuk memperbaiki bangsa dan negara. Ketum DPP Partai Nasdem bapak Surya Paloh mengatakan kondisi bangsa sedang sakit, jadi perlu niat dan upaya keras untuk memperbaikinya. Gerakan perubahan restorasi harus dilaksanakan. Dan untuk mengawal restorasi ini, teladan dan kejujuran dari pemimpin adalah kuncinya,” kata GSVL yang juga Ketua Pria Kaum Bapa (PKB) Sinode GMIM ini.

“Dan Partai NasDem telah membuktikan menjalankan demokrasi yang tak pragmatis dan transaksional. Tetapi Partai NasDem adalah anti mahar, bagai magnet dan membuat ketertarikan. Itulah yang membuat saya tertarik dan jatuh hati ke Partai NasDem. Dan saya minta izin dan bermohon untuk diterima menjadi angota partai,” sambungnya.

GSVL pula berkisah perjalanan politiknya di Partai Demokrat. Tujuh 7 tahun lebih menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat Sulut. Hubungannya dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan keluarga besar PD selama ini tidak ada masalah.

Baca Juga:  Sosok Fahri Guncang Sulut

“Dari ketua umum pak SBY, Sekjen bung Hinca, mas AHY, Mas Ibas, Pak PEW dan jajaran DPP serta rekan rekan ketua DPD se-Indonesia, semua baik dengan saya. Tetakhir saya ikut rapat bersama DPP tanggal 17 September 2018 mendengarkan kebijakan DPP dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2019,” jelasnya.

Nah setelah secara terbuka menyatakan ke publik, Partai Demokrat Sulut mendukung Calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi), hubungan GSVL dengan DPP menjadi tidak harmonis.

“Saya merasa hubungan baik dengan DPP akan terganggu setelah mengambil sikap mendukung Capres Jokowi. Sebabnya, dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan orang lain, saya memilih untuk mengundurkan diri dan bergabung dengan Partai Nasdem,” ucapnya.

GSVL pula mengungkapkan alasannya mengapa mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Di antaranya, rakyat Sulut banyak yang senang dan suka Jokowi. Kemudian, Presiden Jokowi adalah atasannya sebagai Wali Kota Manado.

“Dan saya melihat bahwa selama beliau memimpin Indonesia banyak kemajuan telah terjadi melalui kebijakan-kebijakan ditambah lagi kerja membangun dengan tulus yang dilakukan untuk kepentingan rakyat di semua wilayah tanpa membeda-bedakan suku agama dan ras,” tuturnya.

Kemudian, GSVL ditanya wartawan terkait isu pindahnya ke Partai Nasdem imbas panggilan Kejagung atas jabatannya sebagai Wali Kota Manado? Katanya, dirinya bergabung ke NasDem bukan karena adanya ajakan atau paksaan apalagi jika dikaitkan dengan perlindungan hukum.

“Saya nyatakan bahwa sampai saat ini saya tidak ada masalah hukum. Kawan-kawan mendengar bahwa sekarang ini sedang ada pemeriksaan dugaan korupsi dana bantuan bencana banjir Kota Manado tahun 2014 oleh Kejagung. Saya selaku Wali Kota dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada tanggal 24 September 2018. Pada saat bersamaan saya sedang sakit dan masuk pada tahapan perawatan maka saya minta izin untuk dijadwalkan kembali. Dan saya tahu bahwa Partai NasDem anti korupsi, makanya bila kemudian hari saya terlibat kasus korupsi, dengan kesadaran sendiri saya akan mengundurkan diri agar tidak mencemari kredibilitas Partai NasDem,” tandasnya.

Diketahui, Ketum Partai Demokrat, SBY meminta maaf ke Presiden Joko Widodo dan Jaksa Agung M Prasetyo. Permintaan maaf ini disampaikan SBY melalui akun Twitternya.

Permintaan maaf tersebut berkaitan dengan tweet yang lakukan Andi Arief, soal kader PD yang pindah ke NasDem. Selain itu dalam tweetnya Andi juga menyerukan dengan tagar 2018GantiPresiden.

Baca Juga:  Manado WDP, DPRD Desak GSVL-MOR Evaluasi Kinerja PD

“Saya minta maaf kepada Presiden Jokowi dan Jaksa Agung atas ‘tweet’ Bung Andi Arief (AA), kader Demokrat, yang terlalu keras,” kata SBY, Jumat (28/9/18).

SBY mengatakan tweet Andi Arief tersebut merupakan hal yang spontan. Tweet Andi Arief itu dianggap mewakili perasaan kader-kader Demokrat lain yang melihat manuver Ketua DPD PD Sulut, Vicky Lumentut.

“Pernyataan spontan AA tersebut mungkin berlebihan dan membuat tak nyaman Pak Jokowi dan Pak Prasetyo. Saya tahu AA mewakili perasaan jutaan kader Demokrat yang tidak terima partai dan pemimpinnya dilecehkan oleh Partai Nasdem,” ungkapnya.

Menurut SBY, pindahnya Vicky yang saat ini menjadi kader NasDem, melukai perasaan para kader. Namun, SBY meyakini Jokowi tidak tahu soal hal itu.

“Meskipun saya yakin Pak Jokowi tidak tahu-menahu, beliau pasti bisa rasakan perasaan kader Demokrat. Semoga dapat dipetik hikmahnya,” kata SBY.

Andi Arief sendiri melontarkan sejumlah tudingan dalam cuitannya. Dia juga menyebut nama Jokowi dan menyerukan tagar 2018gantipresiden.

“Kalau Jokowi memang terlibat dalam skandal Jaksa Agung jadi alat politik NasDem, saya menyerukan tagar 2018gantipresiden,” cuit Andi di akun Twitternya, (28/9/18).

Andi juga menuding Kejaksaan kini menjadi alat politik Partai NasDem. Andi lalu meminta agar pemilu dipercepat.

“Kejaksaan jadi alat politik NasDem, lebih baik tagar 2018gantipresiden dan pemilu dipercepat,” tulisnya.

Dia lalu memberikan peringatan kepada Jokowi, Kejaksaan Agung, dan NasDem. Tak hanya itu, dia juga menyebut nama Ketum Demokrat yang juga Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. “Jokowi, kejaksaan dan NasDem apa harus menunggu SBY menyerukan rakyat turun ke jalan untuk mengakhiri kebobrokan hukum yang digunakan untuk politik?” kata Andi.

Cuitan Andi ini merupakan balasan atas cuitan politikus Demokrat, Yan Harahap di akun Twitternya. Tweetan tersebut terkait Ketua DPD PD Sulut, Vicky Lumentut yang pindah partai ke NasDem, Dia juga melampirkan video saat Ketum NasDem, Surya Paloh memakaikan jas NasDem ke Vicky.

“Ketua DPD Demokrat Sulut, Vicky Lumentut membelot ke NasDem. Sebelumnya ia diduga terkait kasus dana banjir yang sedang diusut Kejagung. Pola yang selalu tersaji,” cuit Yan. (zly/dtc)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional