Menu

ASN Terlibat Politik, Masyarakat Cuek

  Dibaca : 63 kali
ASN Terlibat Politik, Masyarakat Cuek
Dialog publik tentang netralitas ASN di pemilu yang digelar Bawaslu Sulut. Dari kiri: Kenly Poluan, Ferry Liando, Jerry Sumampouw

MANADO — Peran masyarakat yang rendah mengawasi tahapan pemilu menjadi salah satu penyebab banyaknya pelanggaran pemilu oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Sikap permisif masyarakat menjadikan situasi sulit untuk menegakkan regulasi pemilu.

“Saya curiga masyarakat menganggap pelanggaran pemilu oleh ASN itu adalah sesuatu yang biasa saja. Tidak masalah. Padahal perundang-undangan sudah jelas mengatur batasan ASN dalam pesta demokrasi,” ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jerry Sumampouw dalam Dialog Publik: Quo Vadis Netralitas Aparatur Sipil Negara yang digelar Bawaslu Sulut, Senin (1/4/19) malam, Zentralo Café Manado. “Sikap yang permisif ini yang harus dirubah. Mesti ada penyadaran kepada masyarakat untuk melapor. Dan itu sebagai terapi kepada ASN,” tambahnya.

Pernyataan Jerry ini merujuk pada data Bawaslu Sulut tentang pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu 2019. Menurut data itu bahwa untuk penanganan pelanggran ASN yang merupakan temuan Bawaslu 81 kasus, sedangkan laporan masyarakat hanya 4 kasus. Sedangkan kategori penerusan pelanggaran ASN ke Komisi ASN ada temuan Bawslu 18 kasus, tapi dari laporan masyarakat nihil atau 0 kasus. Bawaslu juga mencatat kegiatan pemilu dengan melibatkan ASN sebanyak 53 kasus.

Soal kondisi ini, pengamat politik Fisipol Dr Ferry Liando menyarankan agar media ‘memprovokasi’ masyarakat untuk partisipasi dalam tahapan pemilu berupa laporan pelanggaran oleh ASN. “Soalnya laporan masyarakat sangat sedikit, bahkan masih kosong,” ujar Liando pada kesempatan yang sama.

Menurut Liando ada fenomena berbeda antara dulu dan sekarang. Yakni, jika dulu ASN sering jadi korban politik (praktis), namun sekarang malah jadi pelaku.

“Saya menduga jangan-jangan ada oknum ASN yang sengaja mencebukan diri ke politik praktis sampai tertangkap untuk jadi justifikasi untuk mendapat kredit poin. Supaya pimpinan melihat bahwa dia loyal. Ada fenomena yang dapat jabatan justru berpihak, bukan yang independen,” ujar Liando.

Menurut Ferry, untuk menjaring pelanggaran oleh ASN itu bukan dengan Undang-undang Pemilu, tapi dengan UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Undang-undang Pemilu bukan obat yang mujarab untuk ‘menghukum’ ASN yang terlibat politik. Tapi Undang-undang Ombudsman dan Undang-undang Pelayanan Publik. Karena ASN bisa kena sanksi bila masyarakat tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah,” ujar Liando.

“Kita, termasuk ASN lebih mengedepankan kepatuhan hukum administrasi. Padahal, sikap-sikap ASN (melibatkan pada aktivitas politik praktis) itu soal etis. Harusnya patuhnya sampai ke hukum etis,” ujar aktivitas Komite Independen Pemantau Pemilu itu.

Komisioner Bawaslu Sulut Kenly Poluan mengatakan Bawaslu terus bekerja memantau pelanggaran pemilu, termasuk oleh ASN. Bawaslu juga sudah memberikan rekomendasi ke pemerintah atas pelanggaran oleh ASN.

“Namun sedangkan sudah diputuskan bersalah oleh Komisi ASN karena melanggar tetap tidak ditindaklanjuti oleh pemda, apalagi oleh Pembina kepeawaian di pemda,” ujar Poluan seraya berharap masyarakat tidak ragu melaporkan bila ada ASN yang berpolitik praktis.(baz)  

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional