Menu

OD-SK Serius Perangi Kemiskinan

  Dibaca : 74 kali
OD-SK Serius Perangi Kemiskinan
SINERGITAS: Sejumlah wakil bupati/wakil wali kota selaku Ketua TKPKD kabupaten/kota menghadiri Rakorev TKPKD Sulut, Senin lalu

Wagub: Harus Kurangi Tingkat Kedalaman dan Keparahan

MANADO — Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) yang digagas Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (OD-SK) telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Sulut. Pemprov Sulut pun ingin melanjutkan success story tersebut di 2020 mendatang.

Wagub Steven Kandouw dalam sambutan di Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Senin (1/7/19), yang dibacakan Asisten I Edison Humiang mengatakan upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengakselerasi penanggulangan kemiskinan melalui program ODSK telah mampu menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan di daerah. Dari 8,65 persen (208,54 ribu) di tahun 2015 turun hingga 7,59 persen (189,05 ribu) di 2019. ”Ada sekitar 19,49 ribu penduduk miskin yang terbantu dengan program ODSK,” ungkap Wagub seperti dituturkan Asisten I.

ODSK juga telah menerima penghargaan berupa Adhi Purna Prima dari APPSI dan Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Meski demikian Wagub selaku Ketua TKPKD meminta prestasi harus dipertahankan. Tapi juga, katanya, capaian yang telah diraih sejauh ini masih perlu ditingkatkan.

“Karena persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan,” ujar Wagub. “Dalam konteks itu, agenda yang terselenggara saat ini perlu kita optimalkan bersama bagi penguatan kapasitas kerja ke depan,” tambahnya.

Wagub juga meminta kepada Ketua TKPKD atau Wakil Bupati/Walikota diharapkan ke depan dapat menindaklanjuti hasil kesepakatan Gubernur bersama Bupati dan Walikota se-Sulawesi Utara yang telah dilaksanakan pada 12 Maret 2016, di Hotel Sutanraja Kotamobagu.

“Yaitu dengan kuota penganggaran untuk mendukung program ODSK 10 Persen APBN, 20 Persen APBD Provinsi, dan 70 Persen APBD Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Sementara Kepala Bappeda Sulut Ricky Toemandoek mengatakan Rakorev tersebut, selain koordinasi dengan kabupaten/kota, juga ada evaluasi rencana program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di semua SKPD Pemprov. Ada yang SKPD yang memiliki program penuh, ada juga yang hanya kegiatan penunjang.

“Intinya program dan kegiatan yang diajukan untuk 2020 itu sudah lebih dominan bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin,” ujar Toemandoek.

Ditambahkan Kabid Pemerintahan, Sosial dan Budaya Feibe Rondonuwu, program dan kegiatan yang diajukan SKPD tersebut harus ‘disaring’ terlebih dulu sebelum masuk ke Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2020.

“Jangan sampai program dan kegiatan yang diajukan hanya lebih banyak rapat atau perjalanan dinas. Supaya saat masuk pembahasan RAPBD anggarannya tidak banyak dibongkar-bongkar,” ujar Feibe.

Diungkapkan pula masih banyak SKPD yang belum mengajukan program dan kegiatan untuk dievaluasi lewat pembahasan desk dalam Rakorev tersebut.

“Deadline-nya sampai Jumat, nanti akan menyusul desk di kantor. Karena minggu depan sudah harus masuk ke RKPD untuk selanjutnya masuk KUA-PPAS,” kata Rondonuwu.(baz)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional