Menu

Kejaksaan Kantongi Indikasi Penyelewengan Dandes Sejumlah Kades di Sitaro

  Dibaca : 144 kali
Kejaksaan Kantongi Indikasi Penyelewengan Dandes Sejumlah Kades di Sitaro

IPSITARO — Tanda awas bagi sejumlah kapitalau (Kepala Desa) di Kabupaten Sitaro Sulawesi Utara, pasalnya mencuat kabar jika Kejaksaan Negeri (Kejari) Sitaro telah mengantongi nama-nama kapitalau yang pengelolaan dana desanya mencurigakan.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu sumber di internal Kejari Sitaro.

“Ya, saat ini ada beberapa kapitalau yang sementara kita pantau karena dicurigai melakukan penyalahgunaan dana desa,” beber sumber yang meminta namanya tak dikorankan.

Dikatakannya lagi, pihaknya tinggal menunggu momentum yang tepat untuk kemudian menggerebek oknum tersebut.

“Masih ada beberapa pembuktian yang perlu kita dalami, dan jika sudah memenuhi unsur, maka kita akan langsung action,” tuturnya.

Saat wartawan harian ini meminta bocoran, ia menyebutkan, salah satunya contoh kasus yakni kejanggalan menyangkut LPJ proyek fisik.

“Ada satu kampung di wilayah Tagulandang kita dapati ada perbedaan yang sangat mencolok pada anggaran dua proyek fisik yang tahun pengerjaannya hanya selisih dua tahun,” ungkapnya.

“Selisih anggaranya hampir dua puluh kali lipat, padahal jenis pekerjaannya tidak jauh beda, termasuk volumenya,” tambahnya. Ketika disinggung soal penindakan, ia menyebutkan lagi on the proses.

“Bisa saja besok, minggu depan, pokoknya kita lihat saja. Pastinya, tahun ini (2019, red), karena nama-nama mereka sudah kita kantongi,” bebernya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyrakat Desa (PMD) Kabupaten Sitaro, Marlon Dalentang, mengatakan, jika memang kajian pihak kejaksaan menemukan adanya ketimpangan dalam pengelolaan keuangan, silahkan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Selaku pimpinan OPD yang membawahi pemerintahan kampung saya, mendukung penuh proses hukumnya, jika memang benar terjadi ketimpangan sesuai dengan apa yang menjadi hasil telaah terhadap laporan pertanggung jawaban keuangan desa,” kata Dalentang.

Ia juga menyebutkan jika dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa ada MoU yang telah disepakati oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kapolri serta Jaksa Agung, yang dinamakan Tim TP4D yang dibentuk khusus guna melakukan pengawasan terhadap dana desa ini.

“Artinya, jika ada temuan dari Kejaksaan, dan terbukti secara hukum, maka itu bisa dijadikan acuan untuk menjerat Kapitalau,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada para kapitalau untuk tidak main-main dengan Dandes.

“Salah sendiri jika kemudian ada yang terjerat hukum, karena kita tidak akan memberi pendapaingan hukum jika hal itu terbukti,” tutupnya.

Terpisah, Divisi Investigasi LP3 Sulut untuk Kabupaten Sitaro, Ivon Bawotong, meminta Kejari untuk tidak hanya gertak sambal.

“LP3 Sulut siap menanatang Kejari untuk bongkar semua indikasi-indikasi penyelewengan Dandes di Sitaro. Karena pada kenyataannya hal ini (indikasi, red) benar adanya,” ujar Bawotong.

Bahkan, dirinya juga menyayangkan belum adanya tindaklanjut terhadap beberapa Kapitalau yang sudah jelas-jelas terindikasi.

“Di Tagulandang sini ada beberapa, namun sayangnya sudah tidak terlihat lagi tindaklanjut aparat penegak hukum. Ada apa ini?” kuncinya. (gus)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional