Menu

Nyaris 1 Miliar PAD Retribusi Jasa Telekomunikasi di Kota Manado ‘Raib’ Setiap Tahun

  Dibaca : 98 kali
Nyaris 1 Miliar PAD Retribusi Jasa Telekomunikasi di Kota Manado ‘Raib’ Setiap Tahun

IPMANADO — Menjamurnya tower ilegal di Kota Manado, Sulut, ikut berdampak pada Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor jasa telekomunikasi jadi tak maksimal.

Diperkirakan, setiap tahun ada sekira Rp780 juta bahkan lebih PAD yang tidak masuk ke kas daerah.

Angka tersebut diperoleh dari jumlah tower yang tersebar di Kota Manado, dikalikan dengan Rp1.300.000, untuk sekali visit (baca: kunjungan) tim terpadu ke lokasi.

Sementara, dalam setahun ada 3 kali tim turun lapangan. Dengan kata lain, tiap tahun per 1 unit tower wajib menyetor PAD Rp3.900.000.

Nah, jika merujuk pada data Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), jumlahnya diperkirakan lebih dari itu. Pasalnya, diperkirakan saat ini jumlah tower yang beroperasi di Kota Tinutuan sudah di kisaran 400-an.

“Sesuai data yang ada di kami Dinas Kominfo, jumlah tower di Kota Manado ada tiga ratus dua puluh (320) unit, sedangkan yang daftar di Dinas Perijinan Satu Pintu (DPM-PTSP, red), belum sampai seratus (100). Artinya, yang belum memberikan kontribusi PAD ada sekitar dua ratusan,” beber Frangky Mocodompis, saat menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan sosialisasi 2 Perda, belum lama ini.

Tingginya jumlah tower ilegal yang beroperasi, menjadi salah satu alasan Dinas Kominfo untuk mulai melakukan penertiban.

“Memang dari kemarin-kemarin kita sudah sangat berhasrat untuk melakukan penertiban, hanya kita masih terkendala di payung hukumnya. Namun, dengan adanya Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Penyelenggara Pos dan Telekomunikasi serta Perda Nomor 3 tahun 2018 Tentang perubahan Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Jasa Retribusi Umum, mulai tahun depan kita akan action,” ujarnya.

Senada, Kepala Dinas Kominfo Kota Manado, Erwin Kontu, menyebutkan, dengan disosialisasikannya 2 Perda menyangkut retribusi jasa telekomunikasi, akan menjadi pintu masuk untuk menggenjot PAD.

“Kita akan mulai dengan menyurat terlebih dahulu ke masing-masing provider,” kata Kontu.

Tidak hanya itu, eks Jubir Pemkot Bitung ini juga mengaku optimis mengamankan PAD Rp700 juta di tahun ini.

“Di sisa tahun ini kita targetkan tujuh ratus (Rp700) juta dulu, nanti di tahun berikutnya kita tingkatkan lagi,” ujarnya.

Ia juga meminta para kepala wilayah dalam hal ini Camat, Lurah serta Pala, untuk ikut mengawal di lapangan.

“Tolong teman-teman di wilayah juga ikut mengawal kegiatan ini, sehingga PAD dari sektor jasa telekomunikasi bisa kita tingkatkan lagi,” pintanya sembari menyebutkan jika Lurah sudah tidak bisa lagi mengeluarkan rekomendasi/izin mendirikan tower.

“Untuk izin, semua sudah terpusat di PTSP. Dan salah sendiri jika kemudian ada pihak provider yang mendirikan tower hanya mengacu pada izin kepala wilayah, karena sudah pasti akan kita bongkar,” tutup Birokrat yang di tahun kemarin berhasil menjadikan Cerdas Comment Centre (C3) Pemkot Manado lewat layanan Call Centre 112 diapresiasi dunia internasional ini. (ein)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional