Menu

22,59 Ha Hutan di Minsel Jadi TORA

  Dibaca : 40 kali
22,59 Ha Hutan di Minsel Jadi TORA

Disertifikasi untuk Warga, Presiden Akan Serahkan ke Gubernur

MANADO — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan pelepasan 978 ribu hektar Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) akan rampung pada Juli 2019. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menjelaskan pelepasan tanah ini akan terus dilakukan secara bertahap.

Menteri LHK mengatakan dalam prosesnya pemerintah masih akan mengkaji teknis dan pengelolaannya. Yang jelas, nantinya akan ada 978 ribu hektar tanah akan disertifikasi dan dilepas bagi masyarakat.

“Untuk dilepaskan menjadi sertifikat sudah siap 978 ribu hektar. Nanti bagaimana teknis dan cara mengelola selanjutnya sama pemerintah daerah,” kata Menteri LHK beberapa waktu lalu.

Di Sulut, tahap awal ini ada 22,59 hektar areal hutan di Minahasa Selatan (lihat grafis) yang akan disertifikasi untuk masyarakat. “Ada 177 bidang. Di Minahasa Selatan ini yang pertama untuk Sulut,” kata Plt. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Sulut Roy Tumiwa, pekan lalu.

Di Minahasa Selatan, katanya, khusus di Kecamatan Tatapaan, objeknya adalah perkampungan di empat desa yang berada di kawasan hutan mangrove. “Kebijakan pemerintah mensertifikatkan lahan yang sudah dikuasai sejak lama itu. Karena tidak mungkin masyarakat dipindahkan dari tempat tinggal mereka selama ini,” ungkapnya. “Tapi, hasil pemetaan tata batas yang sudah dilakukan tidak akan berubah lagi, sehingga tak diperkenankan lagi masyarakat membuka lahan baru di lokasi yang masuk dalam kawasan hutan,” ujar Tumiwa.

Sementara itu, berdasarkan surat dari Ditjen Planologi Kehutanan Kementerian LHK No: S.767/MENLHK-PKTL/KLPH/PLA.2/7/2019 tertanggal 22 Juli 2019, Gubernur Olly Dondokambey diundang ke Istana Negara untuk menerima Hasil Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Kawasan Hutan. Penyerahan TORA dari kawasan hutan itu, khusus Sulut, hanya Minahasa Selatan yang sudah siap diserahkan. Rencananya penyerahan dilaksana akhir Juli 2019, pekan ini.    

Sebelumnya juga Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil menjelaskan program TORA ini pada dasarnya ditujukan untuk mencegah ketimpangan penguasaan lahan. Ia memastikan program ini memberikan masyarakat lebih banyak akses terhadap tanah. Sebabnya, saat ini banyak kampung dan tanah masyarakat yang berada di dalam hutan. Akhirnya pemerintah mempertimbangkan kemungkinan agar sejumlah luasan tanah yang dibuka dalam kawasan hutan itu dapat dilepas kepada masyarakat. “BPN kan di hilirnya. Distribusi itu masih lebih banyak di KLHK. Kalau KLHK lepaskan [hutan], baru kami sertifikatkan,” ucap Sofyan.(baz)



Lokasi TORA di Minsel

Kecamatan Tatapaan

Arakan                

Rap-rap               

Sondaken           

Bajo

Matani

Kecamatan Tenga

Pakuweru

Tenga

Kecamatan Tompaso Baru

Pinaesaan



Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional