Menu

Pemkot ‘Segel’ Portal Parkir Megamas, Dilarang Menagih Retribusi ke Lahan 16 Persen

  Dibaca : 324 kali
Pemkot ‘Segel’ Portal Parkir Megamas, Dilarang Menagih Retribusi ke Lahan 16 Persen
Kabid Pengendalian dan Kebijakan Steven Runtuwene, sedang menunjukan site plan Kawasan Megamas, termasuk di dalamnya lahan 16 persen.


MANADO — Pemerintah Kota (Pemkot) Manado ternyata tidak main-main melakukan penindakan terhadap bangunan tak memiliki izin. Terbaru, Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) ‘menyegel’ portal parkir masuk kawasan Megamas, dengan memasang spanduk bangunan tak memiliki izin, Senin (29/7/19). Selain persoalan bangunan tak berizin, Pemkot pula mempermasalahkan penagihan retribusi yang dilakukan untuk masuk ke area lahan 16 persen (kontribusi lahan reklamasi kawasan Megamas). Ya, lahan 16 persen itu notabene diperuntukan bagi masyarakat.

“Lahan enam belas persen itu milik Pemkot Manado. Sehingga tidak dibenarkan jika kemudian ada pihak lain yang memungut retribusi parkir, selain Pemkot Manado,” tegas Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Kebijakan DPM-PTSP, Steven Runtuwene SSos, di sela-sela melakukan inspeksi mendadak (Sidak).

Runtuwene pula menegaskan, jika pengelola Megamas mengantongi dokumen kesepakatan dengan pemerintah kota sehubungan dengan kewenangan mengelola parkir. Katanya lagi, cukup diterapkan di area yang menjadi wilayah domainnya Megamas.

“Kalau lahan enam belas persen, sekali lagi saya tegaskan itu tetaplah milik Pemkot Manado. Makanya tidak dibenarkan dilakukan penarikan retribusi parkir,” tegasnya.

Karena itu, Runtuwene meminta pengelola Megamas untuk membuka portal yang menjadi akses ke lahan 16 persen.

“Kita sudah beri SP (surat peringatan) pertama, yang akan berlaku untuk tujuh hari. Jika tidak diindakan, kita keluarkan lagi SP dua dan selanjutnya SP tiga. Dan kalau tetap tidak diindakan, maka terpaksa kita rekomendasikan ke Satpol PP untuk kemudian dilakukan penertiban di area pintu masuk,” bebernya.

Ia pun berharap pihak Megamas bisa kooperatif dengan apa yang sudah disampaikan.

“Pada intinya, kegiatan hari ini merupakan bagian dari penegakan aturan, bukan untuk mempersulit pelaku usaha. Karena itu, kita berharap pihak pengelola Megamas akan koperatif soal ini,” kuncinya. Sekadar diketahui, selain menemui pihak pengelola Megamas, tim juga ‘menyegel’ sejumlah bangunan usaha yang belum mengantongi izin usaha. Para pemilik bangunan diberi waktu 7 hari untuk melengkapi dokumen perijinan, jika tidak maka akan dilakukan penyegelan secara permanen.

Terpisah, pihak pengelola Eddy Harahap mengakui, pembangunan portal masuk kawasan Megamas itu tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kami minta diberikan waktu agar portal tidak dibongkar. Sementara iti, kami pengurusan izin di Kantor DPM-PTSP. Secepatnya kami mengurusnya,” ucapnya. (ein/zly)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional