Menu

Tindaklanjut Rekomendasi KASN untuk Kabupaten Sitaro Mulai Dipertanyakan

  Dibaca : 78 kali
Tindaklanjut Rekomendasi KASN untuk Kabupaten Sitaro Mulai Dipertanyakan

IPSITARO — Terkait dengan adanya indikasi politik praktis yang melibatkan ASN di Kabupaten Sitaro, Sulut, berimbas pada mencuatnya laporan dari Sentra Gakumdu Kabupaten Sitaro ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sejumlah warga mulai bertanya-tanya.

Diketahui, sempat menyeruak kabar jika dalam laporan tersebut, terdapat sejumlah pejabat yang ikut terseret.

Bahkan, kabar teranyar menyebutkan jika sudah ada rekomendasi yang dikeluarkan KASN yang kemudian diteruskan ke Pemda, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sitaro.

Namun, sejauh ini belum terlihat tindaklanjutnya.

Tidak heran jika kemudian beragam tanda tanya mulai menyeruak dari kalangan masyarakat, dan salah satunya Sekretaris GAMKI Sitaro, Billy Valdiman Manoppo.

“Sampai saat ini saya belum melihat ada tindaklanjut dari Pemda sehubungan dengan rekomendasi tersebut. Dan ini perlu ditelusuri, jangan sampai ada unsur kesengajaan oknum tertentu menutup-nutupi hal ini,” ujar pemuda Jebolan Unsrat ini, Rabu (28/8/19).

Ia juga menegaskan jika telah mengantongi informasi yang menyebutkan jika rekomendasinya sudah turun.

“Informasi ini sudah kami terima dari internal KASN, dan bisa dijamin kebenarannya,” tegasnya.

“Oleh karena itu mewakili sejumlah warga yang masih bertanya-tanya, saya ingin tahun sudah seperti apa tindaklanjutnya,” sambung dia.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Sitaro, Drs Denny Kondoj, ketika dikonfirmasi tidak menampik jika rekomendasi KASN telah diterima Pemda Sitaro.

“Surat tersebut datang dengan waktu dan tanggal yang berbeda. Tapi secara teknis bisa konfirmasi langsung ke BKPSDM sebagai OPD teknis infonya lebih lengkap,” singkatnya.

Sekadar diketahui jika menyeruak kabar di mana dalam rekomendasi tersebut terdapat sanksi yang harus diberikan kepada para ASN yang terindikasi mencoreng pesta demokrasi 17 April lalu lewat praktek politik praktis.

Namun sayangnya, sejauh ini publik belum mendapat informasi jika rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti. (gus)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional