Menu

Terbaik II Pengelolaan JDIH, Kabupaten Bolsel Terima Penghargaan dari MenkumHam dan Gubernur

  Dibaca : 55 kali
Terbaik II Pengelolaan JDIH, Kabupaten Bolsel Terima Penghargaan dari MenkumHam dan Gubernur

IPBOLSEL — Kabupaten Bolsel, Sulawesi Utara, kembali menoreh prestasi di tingkat nasional dan provinsi.

Kali ini, daerah yang dipimpin Bupati Hi Iskandar Kamaru dan Wabup Deddy Abdul Hamid menjadi salah satu dari 144 daerah di Indonesia yang mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan Ham (MenkumHam) sebagai daerah terbaik dalam pengelolaan produk hukum lewat website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).

“Penghargaan diberikan Kepada Pemkab karena pengelolaan JDIH Bolsel dinilai sudah baik dan terintegrasi dengan sistem JDIHN (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional, red). Untuk Sulut, Sanger dan Bolsel masuk 144 daerah se-Indonesia yang mendapat penghargaan MenkumHam,” kata Kepala Bagian Hukum Kadek Wijayanto, Kamis (12/9/19).

Dikatakannya, selain mendapat penghargaan dari MenkumHam yang diserahkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Bolsel juga akan menerima penghargaan dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey sebagai daerah terbaik II se-Sulut dalam pengelolaan JDIH.

“Alhamdulillah, Penilaian pengelolaan JDIH baru pertama kali digelar di Sulut. Namun Bolsel sudah mendapat peringkat ke dua.,” kata Kadek.

Penilaian tingkat provinsi lanjutnya, dilakukan Kanwil Hukum dan Ham perwakilan Sulut dan hasilnya dikirim ke kementerian.

“Untuk penghargaan gubernur nanti akan diserahkan pada peringatan HUT Provinsi,” kata Kadek.

Dituturkannya, kriteria penilaian JDIH di antaranya, pengelolaan organisasi, teknis pengelolaan dokumen hukum, pemanfaatan teknologi dan komunikasi.

“Serta pelaporan evaluasi berkala sebelum penyampaian laporan akhir tahun,” tuturnya.

Dijelaskannya, pengelolaan JDIH yang terintegrasi merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan peraturan presiden (Perpres) nomor 33 tahun 2012.

“JDIH merupakan sarana pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat mudah dan cepat,” terangnya.

“JDIH juga merupakan upaya pemerintah memenuhi tuntutan masyarakat, atas pelayanan informasi hukum yang dibutuhkan,” tambahnya.

Menurutnya, Pemkab Bolsel akan terus berupaya maksimal meningkatkan pengelolaan website JDIH yang terintegritas agar bisa memberikan pelayanan publik yang baik terkait produk hukum di daerah.

“Untuk mendapatkan informasi produk hukum Pemkab Bolsel masyarakat bisa membuka website jdih.bolselkab.go.id,” tukasnya. (lel)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional