Menu

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Negara Masih Tanggung 50%

  Dibaca : 37 kali
Iuran BPJS Kesehatan Naik, Negara Masih Tanggung 50%
Sosialisasi BPJS Kesehatan Suluttenggomalut

MANADO — Pemerintah resmi menyesuaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020. Kebijakan ini sedang disosialisasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Seperti yang digelar BPJS Kesehatan Suluttenggomalut, Rabu (6/11/2019) yang menggelar pertemuan dengan awak media di Manado.  

Deputi Direksi Wilayah Suluttenggomalut Dasrial SE AK MM mengatakan terkait adanya terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 untuk BPJS Kesehatan, serta rasionalisasi hitungan dan adanya perubahan regulasi.

“Ini merupakan kewajiban kami dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang utama itu, BPJS juga seperti halnya asuransi. Tapi sifatnya sosial yang dilakukan secara bersama-sama dan bergotong royong,” kata Dasrial.

Dijelaskannya rencana dinaikkannya iuran pembayaran kepesertaan program JKN-KIS ini memang menuai pro dan kontra. “Sehingga  menjadi kewajiban untuk menjelaskan alasan-alasan mengapa iuran ini dinaikkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Ia pun berharap dalam pertemuan dengan awak media ini menjadi sarana untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penyesuaian iuran JKN-KIS yang akan berlaku pada 1 Januari 2020.

“Saya harap media sebagai corong dalam program ini dapat mensosialisasikan kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah pusat, karena kita semua yang hadir di sini merupakan pelaku JKN,” ujarnya.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan RI  menegaskan bahwa besaran iuran yang baru (akan berlaku 1 Januari 2020) itu masih di bawah angka perhitungan iuran yang sesungguhnya.

Menurut review Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), iuran peserta JKN-KIS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas 1 seharusnya adalah sebesar Rp 274.204 per orang per bulan, kelas 2 adalah Rp 190.639 per orang per bulan, dan kelas 3 adalah Rp 131.195 per orang per bulan. Hasil perhitungan besaran iuran segmen PBPU ini sangat tinggi sehingga diperkirakan tidak terjangkau daya beli masyarakat. Oleh karenanya, perlu ada subsidi besaran iuran terhadap segmen PBPU.

Hal inilah yang dilakukan pemerintah sehingga penyesuaian iuran bagi peserta mandiri tidak sebesar yang seharusnya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, pemerintah menetapkan iuran peserta mandiri kelas 1 sebesar Rp 160.000 (58% dari iuran yang seharusnya), kelas 2 sebesar Rp 110.000 (58% dari iuran yang seharusnya), dan kelas 3 sebesar Rp 42.000 (32% dari iuran yang seharusnya). Bila dikalkulasi, hampir 50 persen iuran masih disubsidi pemerintah.

“Bisa dikatakan, besaran iuran yang baru ini sudah disubsidi oleh pemerintah, khususnya segmen PBPU. Jadi jangan bilang pemerintah tidak berpihak pada rakyat, justru pemerintah sudah sangat memperhatikan kondisi rakyatnya. Negara justru sangat hadir, selain membayari segmen PBI juga menambah subsidi segmen PBPU,” tutur Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam konferensi pers yang diselenggarakan di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jumat pekan lalu.

Hal itu bisa dilihat pada perhitungan berikut ini. Di tahun 2019, total biaya yang dibayar pemerintah untuk segmen PBI sebesar Rp48,71 triliun. Dan untuk tahun 2020 pemerintah akan membayari segmen PBI APBN sebesar Rp48,74 triliun di luar segmen PBI Daerah. Kemudian untuk PBPU pemerintah akan menyubsidi ± Rp89.000 per orang untuk kelas 3, ± Rp 80.000 per orang untuk kelas 2, dan ± Rp 114.000 per orang untuk kelas 1.

Ini berarti, dari 222 juta peserta JKN-KIS, lebih dari separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN. Dan, artinya juga dari 222 juta peserta JKN-KIS, lebih dari separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.

“Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu, penyesuaian iuran ini juga harus diikuti dengan pembenahan kualitas layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit,” kata Fachmi.(baz)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional