Menu

Kisruh APBD, Bupati dan Wabup Serta 30 Legislator Bakal Tak Terima Gaji

  Dibaca : 66 kali
Kisruh APBD, Bupati dan Wabup Serta 30 Legislator Bakal Tak Terima Gaji

BOLMONG—Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 hingga kini belum rampung. Ironisnya, Sabtu (30/11) akhir pekan ini, merupakan batas akhir persetujuan Ranperda oleh legislatif dan eksekutif. Namun sayangnya, hingga Selasa (26/11) kemarin, kedua belah pihak belum bersepakat untuk melaksanakan paripurna penyampaian APBD. “Hingga kini (kemarin malam) belum ada tanda-tanda untuk paripurna penyampaian Ranperda APBD,” ungkap sejumlah pejabat administrasi di DPRD Bolmong yang meminta namanya tidak dikorankan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh  Indo Post, menjelang penetapan APBD 2020 hubungan legislatif dan eksekutif kembali renggang. Bahkan, situasi sempat tegang saat hendak pembahasan Badan anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemarin sore. Terpantau, pihak legislatif mengadakan rapat di ruangan ketua DPRD, sedangkan tim eksekutif mengadakan pertemuan di ruangan Sekretariat DPRD yang posisinya saling berhadapan. Alhasil, hingga pukul 19:00 Wita pihak eksekutif memutuskan bubar karena tak ada keputusan dari pihak legislatif untuk melaksanakan pembahasan Banggar dan TAPD maupun paripurna penyampaian Ranpeda APBD. “Kami sudah menunggu dari siang hari dan hingga malam ini belum ada keputusan dari pihak eksekutif,” beber salah satu pejabat Pemkab Bolmong yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Lalu apa sanksi bagi Pemkab dan DPRD yang melanggar jadwal penetapan Ranperda APBD?. Sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, diketahui batas akhir penetapan APBD paling lambat 30 November 2019. Penjelasan sanksi juga terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 312 ayat (2), DPRD dan kepala daerah, yang tidak menyetujui bersama Ranperda tentang APBD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan. Hak tersebut adalah gaji pokok, berbagai tunjangan hingga perjalanan dinas tidak bisa dibayarkan kepada bupati, wakil bupati, dan 30 anggota DPRD. Namun berdasarkan informasi nantinya Kemendagri yang akan memutuskan siapa yang tidak akan mendapatkan hak keuangan tersebut berdasarkan pihak mana yang melakukan kesalahan.

Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling SE MM saat dikonfirmasi mengungkapkan, pihaknya masih akan melakukan pembahasan dengan badan musyawarah (Banmus) dan Banggar untuk melakukan paripurna. Namun, kalaupun melewati batas waktu penetapan Ranpeda APBD kesalahan tersebut berada pada pihak eksekutif. “Siapa suruh mereka (eksekutif) yang lambat dalam pembahasan,” ujar Welty.

Menurut Welty, penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu II bulan Juli. Sedangkan, Berdasarkan aturan seharusnya penyampaian Ranperda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD adalah paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu. “Ini adalah mekanisme yang dilanggar pihak eksekutif,” jelas Welty. “Sampai malam ini (pukul 21:30 Wita) kami (legislatif) masih berada di kantor DPRD. Kalaupun bertanya niat untuk membahas APBD kami sangat berniat, namun saat ini (kemarin malam) pihak eksekutif sudah pulang,” tegas Welty.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Tahlis Gallang SIP MM saat dikonfirmasi para wartawan mengungkapkan pihak eksekutif sudah menjalankan pembahasan APBD berdasarkan mekanisme. Katanya, pembahasan APBD diawali dengan penyampaian surat permohonan pembahasan dan penyampaian buku KUA-PPAS. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian KUA-PPAS pada minggu kedua Agustus dan dilanjutkan dengan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat kerja daerah. “Saat ini kan tinggal tergantung penjadwalan paripurna penyampaian Ranperda APBD dan penetapan Ranpeda APBD,” ujar Tahlis.

Ia berharap Ranperda APBD akan ditetapkan sebelum jatuh tempo yakni (30/11) mendatang. Menurut Sekkab (Sekretaris Kabupaten) dalam pembahasan Ranperda APBD sudah tidak terlalu sulit karena pihaknya menggunakan e-planning dan e-budgeting. “Tentunya jika dipacu bisa selesai sebelum batas waktu yang diberikan Kemendagri,” pungkas Tahlis. (jly)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional