Menu

Sempat Kosong, Jabatan Sekdes Tolotoyon Terisi

  Dibaca : 69 kali
Sempat Kosong, Jabatan Sekdes Tolotoyon Terisi

IPBOLSEL — Kekosongan jabatan sekretaris desa (Sekdes) di 13 desa di Bolsel, mulai terisi. Salah satunya, Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolsel, Sulut.

Selasa (21/1/20), Sangadi (Kepala Desa, red) Tolotoyon Ramdan Makalalag melantik Kartika Samin sebagai Sekdes definitif hasil seleksi.

Ramdan mengatakan, sesuai aturan perundang-undangan pengisian jabatan Sekdes harus melalui seleksi.

Atas dasar itu, Desember lalu pemerintah desa melakukan penjaringan yang diikuti dua peserta lewat tes tertulis dan wawancara.

“Dalam pelaksanaan seleksi pemerintah desa berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Alhamdulillah, seleksi berjalan lancar dan hari ini jabatan Sekdes Tolotoyon sudah terisi,” kata Ramdan.

Dia berharap, Sekdes yang baru dilantik langsung menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab serta bisa bekerja tim untuk kemajuan desa.

“Tupoksi Sekdes 90 hampir sama dengan sangadi, hanya saja ada batasan terkait pengambilan keputusan,” katanya.

Sementara itu, Sekdes Tolotoyon Kartika Samin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa yang telah mempercayakan dirinya menduduki jabatan tersebut.

Dirinya juga meminta doa dan dukungan masyarakat setempat.

“Insaa Allah dengan kerja tim perangkat desa, pelayanan masyarakat semakin optimal dan bisa melahirkan inovasi untuk kemajuan dan kesejahteraan Desa Tolotoyon, yang sejalan dengan visi misi desa dan pemerintah daerah,” ucap wanita 32 tahun ini, usai dilantik.

Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Ekafrie Van Gobel berharap, desa lainnya segera melantik Sekdes definitif hasil seleksi.

“Anggaran tahun 2020 sebentar lagi jalan. Untuk kelancaran pelaksanaan, kekosongan perangkat desa harus segera terisi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ahmadi Medeong menuturkan, sejak September 2019 lalu, Pemkab menarik Sekdes yang berstatus ASN di 13 desa.

Hal itu dilakukan berdasarkan petunjuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPAN) Nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana.

Selain itu, juga merujuk pada peraturan pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang pokok-pokok ASN.

“Dari Delapan Puluh Satu Desa, ada Tiga Belas Sekdes yang dijabat ASN. Mereka sudah ditarik ke kecamatan dan sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah, red),” tutur Ahmadi, Dijelaskannya, berdasarkan aturan tersebut, tidak ada tempat lagi bagi pelaksana di tingkat desa.

“Sekurang-kurangnya, pelaksana bertugas di kantor kecamatan, atau UPTD,” terangnya.

Sekadar diketahui, sebelum Sekdes definitif dilantik, Pemkab melalui DPMD dan pemerintah kecamatan memberi kewenangan kepada sangadi menunjuk pelaksana tugas. (lel)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional