Menu

Gandeng LBH, Pemkab Bolsel Beri Pendampingan Hukum Warga Miskin

  Dibaca : 81 kali
Gandeng LBH, Pemkab Bolsel Beri Pendampingan Hukum Warga Miskin

IPBOLSEL — Berikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin, Pemkab Bolsel gandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado.

Komitmen tersebut, dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Bupati Hi Iskandar Kamaru dan Jein Djauhari, sebagai perwakilan LBH Manado, Kamis (6/2/20), di Halaman BKPSDM Bolsel.

Kabag Hukum Kadek Wijayanto mengatakan, MoU tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) nomor 18 tahun 2016 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

“Tujuannya memfasilitasi warga kurang mampu mendapat bantuan hukum gratis, seperti pengacara,” terang Kadek.

Sesuai MoU katanya, tim LBH akan mendampingi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pengacara.

“Kesimpulannya, Perda ini dibentuk untuk mewujudkan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum,” katanya.

Dituturkannya, masyarakat yang ingin mendapat jasa bantuan hukum harus melengkapi sejumlah persyaratan.

Di antaranya, identitas pemohon bantuan hukum, uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum, menyerahkan salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara, melampirkan surat keterangan kurang mampu dari kepala desa atau sejenisnya.

“Setelah berkas perkara dan persyaratan lainnya sudah dimasukkan, tinggal menunggu verifikasi dari LBH dan pemohon tinggal menunggu surat balasan apakah perkara tersebut layak atau tidak diberikan bantuan hukum,” tuturnya.

Sementara itu, Jein Djauhari mengatakan, wilayah Sulawesi Utara (Sulut) baru Kabupaten Bolsel yang memberikan fasilitas hukum gratis seperti ini bagi warga, khususnya masyarakat yang kurang mampu.

“Kerjasama sama ini menurut kami sangatlah positif. Mengingat banyak warga kurang mampu diperhadapkan perkara hukum lebih memilih mengalah karena ketidakmampuan untuk menyewa pengacara. Di sini kami hadir memberikan bantuan hukum,” kata Jein.

Jein juga memperkenalkan tim LBH yang menangani kasus sesuai perkara.

Di antaranya, Chandra Potrabuga (Korupsi), Yossy Monoarfa (Pertambangan), Suharianto Yahya (HAKI), Rosiko Hadi (Ketenaga kerjaan).

“Semua jenis perkara s kita tangani bersama-sama. Tapi, jika perkara sesuai dengan bidangnya, maka yang bersangkutan secara otomatis bertugas menjadi ketua tim,” paparnya. (lel)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional