Menu

Ratusan Penambang Emas Sangihe Demo

  Dibaca : 62 kali
Ratusan Penambang Emas Sangihe Demo
PROTES: Solidaritas Penambang Rakyat Sangihe dalam aksi di Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe.

SANGIHE — Polemik Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) kembali mengemuka. Kali ini, Rabu (15/07/20), ratusan masa aksi yang mengintegrasikan diri sebagai Solidaritas Penambang Rakyat Sangihe (SPRS) dari sejumlah wilayah, turun ke Tahuna guna menyampaikan aspirasi mereka terkait status pertambangan di kampung Bowone, kecamatan Tabukan Selatan Tengah. Dari pantauan Indo Post di lapangan, masa aksi mulai memasuki titik kumpul di Pelabuhan Tua (Peltu) Tahuna sekira pukul 11.00 Wita, dan mulai bergerak ke titik aksi, Rumah Jabatan (Rumjab) Bupati Kepulauan Sangihe dengan penjagaan ketat Polres Sangihe, untuk menemui Forkopimda Sangihe yang sudah berada dititik aksi. Ada sejumlah tuntutan serta pernyataan sikap yang disampaikan beberapa orator (Lihat Draft) yang diterima secara langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana dan Kapolres Sangihe AKBP Tony Budhy Susetyo, antara lain penangguhan 24 masyarakat yang sebelumnya ditahan Polres Sangihe, serta mengijinkan para penambang untuk dapat kembali beraktivitas, sembari menunggu kepastian hukum terkait pertambangan rakyat. Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Frangki Nusi ketika ditemui sejumlah wartawan sesusai menyampaikan orasinya, menyampaikan jika aksi masa yang dilakukan SPRP berkaitan dengan ketidakpuasan para peserta, akan penanganan hukum dan keberpihakan Pemerintah bagi mereka. “Kami meminta, bebaskan rekan-rekan kami yang sudah ditahan kurang lebih tiga bulan karna masalah PETI ini. Mereka menambang hanya karna masalah perut. Mereka bukan pelaku kejahatan, tapi masyarakat kecil yang bekerja untuk menafkahi keluarga,” ungkap Nusi. Selain itu, ditambahkannya jika SPRP juga meminta adanya keberpihakan pemerintah bagi para penambang kecil terkait kepastian hukum untuk pertambangan rakyat. “Dilingkar tambang, ada ribuan masyarakat yang mata pekerjaan mereka ditutup imbas penertiban ini. Mereka mau hidup dari mana, jika pekerjaan mereka ditutup. Makanya, kami datang meminta adanya keberpihakan bagi kami, karna sudah ada banyak usaha yang kami lakukan, namun belum mendapatkan jawaban,” tukasnya, sembari menyatakan jika belum juga ada hasil dari penyampaian orasi dan janji yang diberikan, SPRP akan kembali menggalang kekuatan untuk aksi susulan. Menanggapi tuntutan masa aksi, Gaghana menyampaikan jika pada prinsipnya, sebagai Bupati dirinya terus menjaga komitmen untuk memperjuangkan masyarakat penambang.

“Sejak saya menjadi Bupati Sangihe tahun 2017, saya sudah berkomitmen untuk tidak memberi ruang pada pihak-pihak asing melakukan penambangan emas di Sangihe. Dan langkah ini saya lakukan dengan satu tujuan ; untuk masyarakat penambang Sangihe,” tegasnya.

Dirinya menjelaskan, adanya surat ke Dinas ESDM Provinsi sebelumnya, sifatnya bukan untuk melarang masyarakat melakukan penambangan, tetapi merupakan laporan adanya aksi pengerusakan lingkungan yang dilakukan excavator di tanah Mahamu.

“Jadi bukan pelarangan untuk menambang. Hal ini saya lakukan, karna jika tambang tersebut dimasuki excavator, maka kerusakan alam tidak bisa dielak lagi. Jadi pemerintah tidak pernah tutup mata atas apa yang masyarakat keluhkan. Tapi memang ada hal-hal terkait hukum yang tidak bisa saya masuki,” pungkasnya.

Namun demikian, Gaghana menilai aksi tersebut merupakan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, sekaligus mengapresiasi aksi yang sudah berakhir dengan baik, untuk timbal balik kepentingan pemerintah dan masyarakat.

“Masyarakat meminta Pemkab untuk bersurat ke Pemerintah pusat dan Provinsi untuk meminta hak atas ijin pelaksanaan pertambangan rakyat. Dan kami akan berjuang lewat surat yang akan kami kirimkan untuk mencari solusi, meski keputusan akhirnya tetap ada ditangan pemerintah pusat dan provinsi,” ujarnya, sembari berharap para penambang memiliki kesempatan untuk dapat beraktivitas kembali, sekaligus mengajak masyarakat untuk dapat mengawal bersama pengajuan ijin ke Kementerian Pertambangan dan Energi.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Tony Budhi Susetyo dalam penuturannya, mengatakan jika terkait penahanan para tersangka yang melakukan pertambangan ilegal dikarenakan adanya hasutan dari oknum yang tidak bertanggung jawab kepada para penambang.

“Padahal kami pihak Kepolisian telah melakukan upaya sosialisasi, himbauan dan upaya-upaya lain agar masyarakat bisa berhenti untuk menambang dan itu telah di lakukan oleh para penambang. Namun ada hasutan dari pemilik alat berat, bahwa pihaknya telah mengantongi izinnya,” ujar Susetyo.

Diapun menegaskan jika pihaknya seyogianya bisa saja menangguhkan para tahanan, namun hal ini akan berpengaruh terhadap proses penyidikan.

“Namun memang saya berharap masyarakat dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Toh Pak Bupati sudah ada pernyataan untuk menyurat ke pusat dan provinsi. Saya berharap nantinya pertambangan rakyat punya payung hukum yang jelas. Masyarakat bisa bebas bekerja dan Polres tinggal memantau keamanan masyarakat,” Kuncinya. Dengan adanya kesepakatan bersama antara pemerintah dan masa, Aksi berakhir sekira pukul 14.00 Wita, dengan bubarnya masa secara tertib. (ger)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional