Menu

Pemkab Sangihe Dicuekin

  Dibaca : 44 kali
Pemkab Sangihe Dicuekin
Steven Lawendatu

Hampir Setahun Surat Permohonan Sekkab tak Ditindaklanjuti Gubernur

SANGIHE — Status Pejabat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kepulauan Sangihe, hingga hari ini masih menjadi tanda tanya. Pasalnya, sejak kursi Sekkab definitif ditinggalkan Edwin Roring, Februari 2020 lalu, hingga hari ini jabatan Sekkab masih berstatus Pelaksana Harian (Plh). Penuturan  Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sangihe, Steven Lawendatu, pihaknya telah menyurat ke Pemprov dengan perihal pengusulan Penjabat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kepulauan Sangihe Nomor 800/31/295. “Surat sudah kita layangkan semenjak awal tahun kemarin tepatnya tanggal 27 Januari (2020, red), namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti,” beber Lawendatu. Bahkan, surat dengan perihal yang sama sudah 2 kali kirim. “Alasan mereka tetap sama yakni pak Gubernur belum menandatanginya,” ujarnya. Dijelaskannya, Surat Keterangan (SK) pindah Sekkab definitif, seyogianya terbit pada tanggal 1 April lalu, sedangkan surat pengusulan Sekkab yang notabene sudah sejak Januari, belum diproses. “Padahal seharusnya berbarengan, karena pengusulan lebih dahulu masuk ke pihak pemprov sebelum terbit SK pindah Sekkab sebelumnya. Jika surat tersebut sudah ditindaklanjuti, maka pihak Pemkab Sangihe bisa segera melakukan lelang jabatan untuk posisi tersebut,” tegasnya, sembari menyatakan akan mencari solusi lain sesuai aturan, jika memang Pemprov tetap terkesan enggan memproses permohonan tersebut, yang dinilainya sama saja dengan memperlambat proses birokrasi di Negeri Tampungang Lawo. Akan hal ini, Ketua LSM Merah Putih, Nader Baradja, menyayangkan bahkan  mempertanyakan lambannya proses surat usulan ke pihak provinsi yang tanpa alasan teknis tersebut. “Tanpa alasan yang jelas, dan sudah hampir satu tahun surat tersebut belum berproses. Kalau tidak sesuai aturan, boleh saja diperlambat. Tapikan ini sesuai aturan,” tandas Baradja. Bahkan secara tegas, dirinya meminta agar ada pertanggung jawaban pihak Pemprov terkait lambannya penanganan surat tersebut, agar tidak terkesan menggantung Pemerintahan di Sangihe. “Kalau memang tak mau memproses, beri surat balasan dan alasannya, supaya Pemkab boleh mengambil sikap dengan mengikuti aturan lain yang memperbolehkan penetapan Sekkab di birokrasi Sangihe, bukan didiamkan dan digantung seperti ini,” kuncinya. (ger)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional