Menu

Sekda Sitaro Bahas Serapan Dana COVID-19 Dengan KPK

  Dibaca : 20 kali
Sekda Sitaro Bahas Serapan Dana COVID-19 Dengan KPK
SINERGI: Suasana pembahasan serapan dana COVID-19.

SITARO — Sekretaris Daerah Drs Herry Bogar MM, mengikuti Rapat (Virtual) terkait Progres 8 Area Monitoring Centre of Prevention (MCP) dan Penyerapan Dana COVID-19 Kabupaten Sitaro bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Kepada sejumlah awak media, sekda Bogar mengatakan bahwa sebagaiman yanh disampaikan oleh Koordinator Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara, yakni maksud dan tujuan digelarnya  rapat ini adalah Tim KPK-RI ingin mendengarkan laporan progress Penanganan Covid-19 terutama proses realokasi anggaran serta kendala-kendala yang dialami Pemerintah Daerah dalam penanganan COVID-19. “Jadi, dalam rapat tadi, tim KPK-RI ingin mendengarkan laporan dan progres penanganan COVID-19, terutama soal realokasi anggaran, dan mereka(tim KPK-RI, red) ingin mengetahui kendala yang dialami oleh pemerintah daerah,” kata Bogar. “Serta, Tim KPK-RI ingin memastikan data yang diinput dalam aplikasi MCP terkait 8 area Intervensi benar-benar diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah,” tambahnya. Pada kesempatan ini, dalam penyampaiannya kepada TIM KPK-RI, Sekda Bogar menyampaikan bahwa MCP memberikan standar dalam membangun suatu kerangka kerja, memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap penyalahgunaan. “Dengan adanya MCP ini, kita dapat memahami elemen-elemen yang berisiko terjadinya tindak pidana korupsi,” tuturnya.

Terkait dengan pengelolaan anggaran penanganan COVID-19, sambung Bogar, baik untuk Fasilitas Penunjang Kesehatan, Operasional, serta Jaring Pengaman Sosial serta Ekonomi, seluruh OPD teknis terus mendapat pendampingan dari Inspektorat Daerah. “Hal tersebut dilakukan demi mencegah kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran” ujarnya. Di sisi lain, Bogar juga mengatakan bahwa pemerintah Daerah juga telah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri terkait pendampingan dalam Penanganan COVID-19 sehingga penggunaan anggaran COVID-19 dapat dipertanggungajwabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kita juga telah melakukan kerjasama dengan corpa adhyaksa dalam hal pendampingan penggunaan anggaran COVID-19, sehingga penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kuncinya. (gus)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional