Menu

Kepala Daerah Diminta Tegas Terapkan Protokol Pencegahan COVID-19

  Dibaca : 29 kali
Kepala Daerah Diminta Tegas Terapkan Protokol Pencegahan COVID-19
TEGAS: Gubernur Olly bersama Ny. Rita mengikuti rapat virtual bersama Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BNPB Doni Monardo, di Jakarta.

JAKARTA — Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bersama istri tercinta Ketua TP PKK Sulut Ny Rita Dondokambey-Tamuntuan mengikuti rapat koordinasi secara virtual terkait sosialisasi penggunaan masker, cuci tangan serta jaga jarak untuk perubahan perilaku baru masa pandemi COVID-19 dan pencapaian target realisasi APBD Tahun 2020, Senin (10/8/2020).

Rakor virtual dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, TP PKK Pusat dan para kepala daerah se Indonesia.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintahan pusat dan daerah harus saling mendukung untuk menekan penularan COVID-19. Meskipun masyarakat sudah memahami prinsip utama protokol kesehatan, lanjut dia, namun Presiden Joko Widodo meminta pelaksanaannya harus lebih dioptimalkan.

Tito menyampaikan bahwa Presiden menghendaki sosialisasi yang intensif dan kegiatan yang all-out untuk mengendalikan penyebaran virus corona sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020.

Karena itu, kata dia, perlu ada sinergi serta keserempakan langkah pusat dan daerah secara all out.

“Mesin pusat saja yang bergerak tanpa dukungan daerah akan sulit untuk meng-gaspol,” ucap mantan Kapolri ini.

Mendagri juga telah meminta kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Halim Iskandar untuk memberikan arahan tentang standarisasi sosialisasi terhadap masing-masing desa tanpa mengurangi kreativitas dan sesuai kearifan lokal.

Selain desa, ungkap Mendagri, kelurahan juga perlu diperkuat sebagai basis perlawanan terhadap COVID-19. Hal itu disebabkan keberadaan kelurahan di kota yang memiliki banyak masalah.

Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo meminta kepada seluruh kepala daerah untuk meningkatkan disiplin dan penegakan hukum dalam penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di daerah.

“Dalam penanganan COVID-19, kepala daerah diharapkan bisa terus melakukan edukasi dengan melibatkan berbagai unsur. Baik itu akademisi, pakar, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, budayawan, seniman, PKK, Karang Taruna. serta berbagai relawan di daerah,” kata Doni.

Monardo menambahkan, sesuai Instruksi Presiden semua pihak diharapkan untuk bisa lebih lincah, cepat dan efektif dalam menerapkan manajemen krisis COVID-19. Di mana semua pihak diminta untuk fokus pada kampanye protokol kesehatan dan perubahan perilaku dalam kenormalan baru.

“Untuk melakukan penegakan hukum dalam penerapan protokol kesehatan ini, Pemda diminta untuk menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat ketentuan kewajiban mematuhi protokol kesehatan, perlindungan kesehatan masyarakat dan sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan,” katanya.

Pemerintah daerah juga diminta untuk mempercepat realisasi anggaran penanganan COVID-19. Karena sampai saat ini realisasi anggaran penanganan COVID-19 tersebut masih minim. Di mana dari Rp695 triliun anggaran yang disiapkan, baru terserap Rp141 triliun atau baru terserap 20 persen.

“Untuk itu, bapak Presiden mengatakan manajemen krisis kita butuh demi kecepatan untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif,” kata Doni.(baz/**)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional