Menu

Pelaksanaan Dandes Tak Transparan, Warga Popodu Segel Kantor Desa

  Dibaca : 46 kali
Pelaksanaan Dandes Tak Transparan, Warga Popodu Segel Kantor Desa
RICUH : Masyarakat lakukan penyegelan Kantor Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki.
BOLSEL — Geram dengan sikap sangadi (kepala desa,red) yang dinilai tidak transparan terkait dana desa (Dandes), warga Desa Popodu Kecamatan Bolaang Uki, segel kantor desa, Selasa (8/9/20).
Informasi dihimpun, kemarahan warga Popodu dipicu saat warga meminta transparasi laporan anggaran tahun 2018-2019, namun tidak dipenuhi sangadi setempat. Hal itu diungkapkan  Kepala BPD Desa Popodu Mohamad Rizal Gobel “Masyarakat menginginkan transparasi pelaksanaan pemerintah selama 2018-2019, kemudian masalah-masalah anggaran karena  tahun 2019 kemarin, di bulan Oktober  terjadi kericuan persoalan gaji pegawai syar’i dan Honorer tidak dibayarkan sampai dengan sekarang ini,” ungkap Rizal.
Menurutnya, tidak hanya Pegawai Syar’i, bahkan gaji sejumlah anggota BPD belum dibayarkan sampai enam bulan. “Makanya, kami tindaklanjuti dengan musyawarah selama dua minggu. BPD memutuskan pengusulan ke bupati untuk pemberhentian sangadi. Kinerja dari Sangadi tidak sesuai undang-undang, yang mana tidak melaksanakan kewajiban dan tidak melaksanakan musrenbang selama dua tahun terakhir. Paling utama tidak transparan soal anggaran,” ujarnya. Dituturkannya, setelah sangadi dapat sanksi.  BPD, menyurat ke Pemerintah Desa (Pemdes) untuk memfasilitasi musyawarah desa. Kemudian Pemdes, menyurat ke BPD dengan pemberitahuan bahwa akan melaksanakan musyawarah RKPPDes, dirangkaikan dengan LKPPDes. Setelah saya lempar ke forum, maunya mereka kita yang rasional saja. Padahal kita hanya akan bertanya mengenai pertanggung jawaban dulu, artinya anggaran tahun 2018-2019 sudah sejauh mana realisasinya, hasil-hasilnya bagaimana, apa saja yang sudah dilaksanakan, kemudian melaksanakan RKPPDes 2021,” tuturnya. Menurutnya, BPD akan membuat rapat pleno. BPD sudah mengeluarkan surat keputusan pengusulan pemberhentian, bahkan sangadi sudah dapat sanksi. “Nah’ ketika dalam forum, setelah ditanyai mengenai LKPPDes sangadi menghindar, karena LKPPDes 2018-2019 hampir 85 persen itu sama. Jadi realisasi rincian anggaran itu, tidak transparan. Jadi uang, 1,2 miliar lebih Dana Desa, tidak tau dikemanakan dan jumlah penduduk tahun 2018 dan 2019 itu sama. Namun, dia tidak mau bacakan laporan tersebut dan langsung pergi begitu saja,” ungkapnya lagi. Menanggapi hal tersebut, Sangadi Desa Popodu Siradjudin Yusuf mengatakan, akan mengundang BPD duduk bersama. “Memang, sudah tiga bulan Pemdes dan BPD sudah tidak ada komunikasi lagi. Namun, yang membuat saya heran, saat ada tuntutan masyarakat yang mana saya sudah sampai ke BPD saya tidak membuat LPPDes. BPD so rupa laeng-laeng, bahkan kalu mo baku dapa di jalan so jaga ba buang muka, so itu jadi tanda tanya ada apa ini sebenarnya,” tutur Sangadi. Dia mengakui, jika BPD mengundangnya selaku sangadi untuk melakukan klarifikasi mengenai tidak membuat LPPDes. “Ketika saya memenuhi undangan BPD, saya tidak melakukan klatifikasi mengenai hal tersebut, alasannya saya tidak klarifikasi karena BPD hanya menyampaikan kutisi-kutisi dari masyarakat,” kata sangadi. Hal tersebut katanya, disampaikan BPD ke pemerintah daerah (Pemda) sehingga Pemda turun langsung yang dipimpin Asisten satu, Camat, Bagian Hukum dan PMD untuk melakukan klarifikasi. “Mereka menanyakan terkait hal ini. Semua kita jawab. Kemudian Pemda Bolsel juga melakukan hal yang sama ke BPD,” bebernya. Setelah klarifikasi dari Pemda lanjutnya,  mereka  menggelar rapat dan munculah sanksi kepada sangadi  harus membuat penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPDes). “Itu sudah saya buat,” ujarnya (lel)
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional