Menu

Kotambunan Kans Gantikan Angouw

  Dibaca : 25 kali
Kotambunan Kans Gantikan Angouw
Jericho Pombengi

Pombengi: Junjung Supremasi Hukum Bukan Supremasi Politik

MANADO –  Drs Arthur Anthonius Kotambunan disebut – sebut memiliki kans dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi  Utara (Sulut), menggantikan posisi Andrei Angouw (AA) yang dinobatkan sebagai calon walikota bersama Richard Sualang (RS) sebagai Wakil Walikota Manado . 6911

Kotambunan pada pemilihan legislatif (Pileg) lalu yang meraih 6.911 suara dan menempati peringkat tiga di bawah RS. Sedangkan untuk kursi yang tempati posisi RS bakal digantikan Agustien L Kambey, dengan asumsi berhasil mendulang 4.748 suara atau berada di posisi empat.

Meski begitu, langkah Kotambunan dan Kambey menuju ke kursi wakil rakyat melalui Pergantian Antar Waktu (PAW), dapat saja kandas karena harus melalui beberapa tahapan, di antaranya mendapat persetujuan dari petinggi partai politik (Parpol) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Sebaliknya untuk calon lainnya seperti Teddy Kumaat, Siska Tangkulung atau Wulan Sambul, juga memiliki kans yang sama menggantikan AA dan RS, jika partai menghendakinya.

Menyikapi kemungkinan terjadinya tarik – menarik pergantian, mendapat tanggapan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fispol) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Jericho Pombengi .

Dia menegaskan, jika mengacu dari regulasi atau aturan pemilihan umum (Pemilu), sosok yang paling berhak menggantikan AA dan RS adalah peraup suara terbanyak atau berada di ranking tiga dan empat.

Hanya saja kata, segala kemungkinan dapat saja terbalik jika terjadi intervensi dari petinggi partai. Menurutnya, meski partai juga memiliki kewenangan untuk menentukan pengganti, namun semuanya harus berpedoman pada aturan yang telah diundangkan.

“Meski begitu saya berharap petinggi partai politik (Parpol) harus bersikap adil dan bijaksana dalam menempatkan sosok – sosok wakil rakyat. Karena yang harus kita junjung adalah supremasi hukum bukannya supremasi politik,” tandas pria yang tengah menyelesaikan program doktor adminstrai publik di Universitas Diponegoro, Kamis (10/9)

Tak kalah penting kata ayah tiga anak itu, adalah peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut yang tujuannya untuk mempertegas pergantian. Menurut dia, KPU sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang dibentuk negara, dapat menfungsikan peran sehingga PAW benar – benar tepat sasaran.

“Pastinya KPU memiliki data riil suara yang diraih seluruh legislator. Paling tidak data tersebut dapat dijadikan acuan dan sebagai masukan kepada petinggi parpol. Jika sudah seperti namun yang terjadi justru sebaliknya, bagi saya, itu telah menjadi bukti telah rapuhnya sebuah parpol,” ujar Rico, panggilan akrabnya.

Terkait hiruk –pikuk tersebut, kabarnya PDI Perjuangan mempunyai kebijakan untuk membatalkan seseorang kadernya melalui proses PAW, di antaranya memegang jabatan strategis di kepartaian hingga kedekatan dengan petinggi partai pengambil keputusan. (ing)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional