Menu

Pendapatan Pemkab Mitra Menurun 9,60 Persen

  Dibaca : 14 kali
Pendapatan Pemkab Mitra Menurun 9,60 Persen
SAH: DPRD dan Pemkab saat memparipurnakan KUA-PPAS. (ist)

Eksekutif dan Legislatif Paripurnakan KUA-PPAS Perubahan

MITRA—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Tenggara (Mitra) mulai membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Buktinya, Kamis (10/9) kemarin, legislatif dan eksekutif memparipurnakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.

Berdasarkan data yang diperoleh Indo Post, dalam KUA-PPAS Perubahan, pendapatan daerah yang sah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp71.558.643.822 atau 9,60 persen, dari APBD induk sebesar Rp745.153.147.143 menjadi Rp673.594.503.346. Sedangkan proyeksi belanja daerah pada perubahan 2020 menurun sebesar Rp9.715.571.299,04 atau 1,19 persen, dari Rp.815.533.544.691,02 menjadi Rp805.817.973.391,98. Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebesar Rp70.387.397.517,02, sedangkan untuk perubahan Tahun 2020 diproyeksikan Rp132.223.470.045,98, meningkat sebesar Rp61.843.072.528,96 atau 87,87 persen. “Ya ini seiring terjadinya pandemi COVID-19 ada begitu banyak pengurangan yang terjadi,” ungkap Sekretaris Kabupaten Mitra David Lolandos.

Diketahui paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Mitra Marty Ole. “Setelah mendengarkan laporan Badan Anggaran DPRD dan tanggapan Bupati Mitra, saya sebagai pimpinan rapat setuju untuk ditetapkan sebagai P-KUA dan P-PPAS Kabupaten Mitra Tahun Anggaran 2020,” ungkap Marty Ole, di dampingi dua pimpinan DPRD lainnya Katrien Mokodaser dan Tonny Lasut.

Pihaknya juga memohon kepada Bupati Mitra, James Sumendap, untuk melanjutkan surat edaran tentang rancangan surat edaran kepala daerah sebagaimana yang dimaksud, mencakup PPAS Perubahan APBD yang dapat dialokasikan untuk program baru dan atau RKA-DPA SKPD yang dapat berubah pada setiap SKPD. “Selanjutnya RKA SKPD dan atau DPA SKPD yang dapat diubah disampaikan kepada BKD dan dokumen sebagai lampiran meliputi KUA Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga,” jelasnya.

Di lain pihak, Wakil Bupati Jesaja Legi dalam sambutan mewakili Bupati mengatakan, P-KUA disusun dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar perkembangan perekonomian, baik secara global nasional maupun regional, sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di Mitra. “Penyesuaian ini diperlukan apabila dalam pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan keadaan di lapangan,” ujar Jesaja Legi.

Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah mengagendakan Rapat Paripurna tersebut. “Intinya DPRD Mitra telah menyetujui dan menerima P-KUA dan P-PPAS Kabupaten Mitra Tahun Anggaran 2020. Saya berharap keharmonisan dan kemitraan dapat terus terjalin, demi kemajuan Kabupaten Mitra,” pungkasnya. (jly)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional