Menu

RPJMD Bolmong Disahkan

  Dibaca : 21 kali
RPJMD Bolmong Disahkan
SAH: Pelaksanaan rapat paripurna DPRD Bolmong.

BOLMONG—Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Bolmong akhirnya bisa disahkan. Ini setelah DPRD Bolmong mengadakan rapat paripurna yang RPJMD yang diusulkan pihak eksekutif, Kamis (10/9) kemarin.  “Semua fraksi menerima dan menyetujui meski ada beberapa catatan,” ujar Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling SE MM saat memimpin rapat paripurna.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Ketua Abdul Kadir Mangkat beserta para anggota. Disisi lain, Bupati Bolmong Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow bersama para jajaran mengikuti rapat secara virtual. Ranperda itu tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bolmong Nomor 6 tahun 2017, tentang RPJM D Kabupaten Bolmong tahun 2017-2022.  Paripurna tingkat dua itu, enam fraksi di DPRD menyampaikan persetujuan usulan tersebut. Enam fraksi itu yakni, fraksi PDI Peruangan, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PKB dan Fraksi Persatuan Demokrat.

Menurut Welty, Ranperda RPJMD yang diusulkan itu, sebelumnya telah melewati pembahasan dan kajian. Berdasarkan pasal 264 ayat 5 undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Di pasal 342 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, diatur tentang perubahan RPJMD,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Yasti mengatakan, usulan perubahan itu karena hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah, yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Selain itu hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 dan telah terjadi perubahan yang mendasar. “Ini dasar mengapa perlu dilakukan perubahan soal Perda RPJMD nomor 6 tahun 2107 tentang RPJMD Kabupaten Bolmong tahun 2017-2022,” kata Yasti.

Hal lain yang mendasari dilakukannya perubahan lanjut Yasti, karena hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD tahun 2017-2022 harus mengakomodir peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peraturan Menpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. “Itulah beberapa point yang disebut tadi, merupakan dasar dilakukannya perubahan terhadap peraturan daerah nomor 6 tahun 2017 tentang RPJMD Bolmong tahun 2017-2022,” pungkasnya. (jly)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional