Menu

Pemprov Sulut Sokong Operasi Yustisi Pencegahan COVID-19

  Dibaca : 17 kali
Pemprov Sulut Sokong Operasi Yustisi Pencegahan COVID-19
DUKUNG: Wagub didampingi Asisten III AG Kawatu dan Kepala BKAD Jeffry Korengkeng memberikan keterangan kepada wartawan terkait dukungan anggaran Pemprov untuk Operasi Yustisi.

MANADO — Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw mengatakan Pemerintah Provinsi mendukung penuh Operasi Yustisi di Sulawesi Utara. Operasi yang diprakarsai Kepolisian Daerah Sulut itu untuk penegakan hukum terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

“Tadi Pak Kapolda berkoordinasi terus dengan Forkopimda menyampaikan, Operasi Yustisi betul-betul akan dijalankan dengan intensitas yang tinggi, di mana Pol PP juga akan ikut. Dan atas perintah Pak Gubernur kepada Pak Asisten III, agar ditambah anggaran ke mereka untuk menunjang Operasi Yustisi ini,” kata Wagub Kandouw kepada wartawan di Kantor Gubernur, Rabu (16/09/2020) sore.

Menurut Wagub, besaran anggaran penunjang Operasi Yustisi, masih dikalkulasi Pemprov Sulut.

Sebagai referensi, Operasi Yustisi penegakan Peraturan Daerah terkait upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Sulawesi Utara diawali dengan gelar apel bersama jajaran TNI dan Polri, personil Satpol PP dan Dishub dipimpin langsung Kapolda Sulut Irjen Pol RZ Panca Putra di Halaman Mapolda Sulut, Senin (14/9/2020) lalu.

Operasi Yustisi dilakukan untuk menegakan Peraturan Daerah baik Pergub, Peraturan Bupati, atau Peraturan Wali Kota dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.

“COVID-19 ini menjadi persoalan nasional, meskipun di Sulut saat ini masih zona orange, akan tetapi Pemprov Sulut di-backup Polri dan TNI, berupaya bersama agar Sulut tidak masuk ke zona merah,” ujar Wagub.

Satgas Pusat pun memerintahkan seluruh jajaran untuk melaksanakan penegakan hukum terkait Peraturan Daerah yang ada untuk mencegah COVID-19, dengan wajib menaati 3 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Menurutnya, personil TNI dan Polri yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi Yustisi ini sifatnya mem-backup Satpol PP yang merupakan aparat penegakan Perda. Dalam operasi ini, petugas akan memberlakukan sanksi bagi para pelanggar atau warga yang kedapatan tidak memakai masker.

“Sanksinya bermacam-macam. Ada yang bersifat administrasi berupa denda sesuai Peraturan Daerah, ada yang sifatnya pendekatan sosial seperti teguran atau sanksi fisik kerja di tempat sosial,” ungkap Wagub.

Pencegahan penyebaran COVID-19, katanya, harus terus berjalan dan pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun nasional, juga harus tetap berjalan dengan baik.

“Makanya penggunaan dana COVID-19 di Pemprov Sulut akan terus dioptimalkan untuk penanganan dan pencegahan. Dan selama ini sudah tepat sasaran,” tukasnya.(baz/**)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional