Menu

Satu Visi dan Satu Bahasa Sikapi Omnibus Law UU Cipta Kerja

  Dibaca : 13 kali
Satu Visi dan Satu Bahasa Sikapi Omnibus Law UU Cipta Kerja
SIAP AMANKAN: Pjs. Gubernur Agus Fatoni bersama Forkopimda Sulut dan sejumlah pejabat Pemprov mengikuti pengarahan dari pemerintah pusat tentang pelaksanaan regulasi Omnibus Law UU Cipta Kerja.

MANADO — Pejabat Sementara (Pjs)  Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr.
Drs. Agus Fatoni MSi., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law di
Ruang C.J. Rantung. Rakor yang dipimpin oleh
Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian ini digelar secara virtual
melalui video conference dan diikuti oleh seluruh kepala daerah di
Indonesia.

Mengawali kegiatan ini, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan keadaan
yang terjadi saat ini. Unjuk rasa terkait dengan UU Cipta Kerja itu
masih terus berlangsung namun dengan skala yang semakin kecil. Oleh
karena itu Mahfud mengingatkan tugas kita bersama adalah menjaga
keamanan dan ketertiban dengan cara memberi pengertian tentang latar
belakang UU Cipta Kerja. Tentang materi-materi yang sebenarnya,
dibandingkan dengan hoaks dan tentang mafaat apa yang diperoleh dari
UU Cipta Kerja ini.

“Undang-Undang Cipta Kerja ini dilatarbelakangi bahwa dulu lambatnya
perizinan dan terlalu banyaknya media-media birokrasi harus dilalui
kalau orang melakukan izin usaha, dan untuk pengurusannya lama. Dan
pada waktu itu Presiden mengambil inisiatif bagaimana caranya hingga
perizinannya cepat atau lebih sederhana,” ujar Mahfud.

Jadi kalau orang mau bekerja, sambung Mahfud, izin usaha termasuk dari
dalam negeri, itu agak mudah dan tidak dipersulit. Sehingga pada waktu
itu diselesaikan undang-undang.

“Tapi ternyata undang-undang lain masih ada yang menghambat, dan
itulah muncul gagasan Omnibus Law atau satu undang-undang yang
menyelesaikan problem antar berbagai undang-undang di dalam satu
undang-undang,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonominan
Indonesia Airlangga Hartarto memaparkan tentang alasan terdapat
banyaknya naskah yang beredar namun dengan isi yang berbeda-beda.
Hartarto menjelaskan bahwa perubahan itu terjadi karena ketika naskah
dicetak ternyata terdapat masukan untuk penyempurnaan. Sehingga
kemudian dirubah lagi untuk menampung masukan tersebut kemudian
dicetak lagi.

“Yang pertama saya ingin sharing terkait undang-undang ini, bahwa
undang-undang ini ada 15 bab 146 pasal dan undang-undang direvisi ada
76. Dari semula yang direvisi adalah 79 dan dikeluarkan 5 antara lain
di bidang pendidikan ada 4 dan 1 di bidang pers. Hingga seluruh tidak
ada yang menyangkut dengan pendidikan baik dengan pendidikan formal
maupun pendidikan pesantren dan juga terkait dengan sistem pendidikan
pun tidak ada dan yang ditambahkan terkait keuangan dan perpajakan.
Kemudian jumlahnya ini yang final, kita sampaikan ke DPR lalu ke bapak
Presiden. Dan sesudah DPR menyerahkan ke Presiden, ini akan segera
di-posting dan akan dikirim ke bapak-bapak Gubernur dan
Perguruan-Perguruan Tinggi dan jumlah halaman total 812,” beber
Hartarto.

“Terkait latar belakang undang-undang ini bahwa jumlah yang butuh
kerja 13,3 juta, di mana terdiri dari pengangguran tiap tahun itu 6,9
juta, kemudian korban PHK yang dirumahkan 3,5 juta dan setiap tahun
anak-anak muda kita 2,9 juta,” kata Hartarto.

Tentu, sambungnya, seluruhnya ini diperlukan lapangan kerja untuk bisa
menjadi wiraswasta atau pembukaan usaha baru. Kemudian jumlah UMKM
adalah 64,13 juta dan lebih dari 80% adalah sektor informal.

“Oleh karena itu sektor ini harus berubah menjadi sektor formal dan
dari segi perizinan dipermudah. Tidak membutuhkan perizinan tapi
membutuhkan pendaftaran karena pendaftaran itu sudah berlaku sebagai
izin sehingga mereka sudah menjadi sektor formal,” ungkap Hartarto.

Kemudian, UU yang terdiri dari 11 klaster ini terus didorong.
“Persoalan peregulasi atau obesitas regulasi selama ini menjadi ladang
untuk pungli. Jadi undang-undang ini mendukung untuk pencegahan
korupsi,” sambungnya.

Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan
tentang 11 klaster RUU Cipta Kerja. “Tujuan utamanya adalah
kesejahteraan masyarakat dengan jalan memudahkan usaha dan mencegah
terjadinya korupsi dalam proses yang berurusan dengan birokrasi,” ujar
Menkeu.

Mengakhiri kegiatan itu, Mendagri menambahkan bahwa kegiatan digelar
dalam rangka untuk menghadapi permasalahan yang sedang terjadi.
Sehingga diperlukan penjelasan mengenai UU Cipta Kerja ini. Adanya
aksi-aksi atau penolakan di daerah yang harus dihadapi rekan-rekan
kepala daerah dan juga rekan-rekan Forkopimda. Sebelum menghadapinya,
terlebih dahulu harus memahami spirit maupun substansi bahkan sampai
teknis dari UU ini. Karena UU ini adalah UU pertama yang mengabungkan
sejumlah UU. Sebuah hal dan terobosan yang baru.

“Untuk itu kami melaksanakan kegiatan ini dengan tim Pak Menko serta
tim yang langsung turun dalam penyusunan dan dengan seluruh pimpinan.
Bahkan ada yang nonton bareng DPRD se-Indonesia, tingkat Provinsi,
Kabupaten dan Kota dan dapat sambutan yang baik dari rekan-rekan
Asosiasi DPRD. Dan mereka bisa memiliki bahan untuk mengambil langkah
sekaligus bisa menjawab kalau ada aksi-aksi,” pungkasnya.

Di Sulut turut hadir mendampingi Pjs. Gubernur para Forkopimda Sulut,
Sekprov Sulut Edwin Silangen, dan Assiten III Gammy Kawatu.(baz/hbm)

Klaster Dalam UU Cipta Kerja

1. Peningkatan ekosistem investasi dan penyederhanaan perizinan
berusaha (perizinan berusaha)

2. Peningkatan investasi

3. Ketenagakerjaan

4. Kemudahan, perlindungan, dan bemberdayaan UMKM

5. Dukungan riset dan inovasi dan perkoperasian

6. Pengadaan lahan

7. Kawasan ekonomi

8. Investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional

9. Administrasi pemerintahan

10. Kemudahan berusaha

11. Pengenaan sanksi

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional