Menu

Mantan Bupati Bolmut Hadir Jadi Saksi

  Dibaca : 31 kali
Mantan Bupati Bolmut Hadir Jadi Saksi
DISIDANG: Mantan Bupati Bolmut duduk menjadi saksi di ruang Prof Hatta Ali, Pengadilan Tipikor Manado.

Dugaan Korupsi Lahan TPA Bolmut

MANADO — Mantan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Hamdan Datunsolang bersaksi di Pengadilan Tipikor Manado, Kamis (12/11/20). Hamdan memberikan keterangan terhadap Empat Terdakwa Dugaan korupsi  Pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bolmut. Mereka yakni  Leopold Dalope sebagai Kepala Dinas Keuangan, Hasanudin Datuela yang mengaku pemilik tanah, Reky Posumah ketua panitia pengadaan tanah, dan Sadarudin Pontoh sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah.

Dalam keterangan, Hamdan mengaku tidak mengetahui pembentukan maupun struktur panitia pengadaan tanah. “Saya tidak tau (penyusunan panitia). Pada saat itu SK (Surat Keputusan) diberitahukan Kabag Hukum dan sudah ada di meja tanggal 5 Januari. Saya langsung tanda tangan,” katanya.

Dalam struktur panitia tercatat diantaranya penanggung jawab adalah Bupati Bolmut, koordinator adalah Wakil Bupati Bolmut, dan Ketua Panitia adalah Sekda Bolmut. Ditanya Hakim tentang siapa yang paling bertanggung jawab, Hamdan melempar kepada orang yang telah membuat struktur tersebut. “Untuk setiap pengadaan tanah, sering dilaporkan tapi saya lupa berapa pengadaan tanah,” ujar Hamdan.

Dicecer penetapan harga tanah TPA Bolmut, Hamdan juga tidak mengetahui harga setiap meternya dijual Rp7500 sampai Rp10ribu. “Saya tidak tahu,” tuturnya.

Setelah mendengar keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim Alfi Usup didampingi,  Hakim anggota Halidja Wally dan Pultoni, menutup sidang sampai pekan depan.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wiwin B Tui dan Charles, kasus ini berawal pada Desember di tahun 2009, pihak Pemerintah Kabupaten Bolmut mengumumkan melalui dinas Pendapatan dan Aset Daerah Bolmut, ada proyek pengadaan tanah kantor sebesar dua miliar rupiah. Empat Terdakwa diduga menyusun rencana sampai mendapat lahan tanah seluas tujuh hektar yang berada di Desa Komus Dua Timur, dan Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang, Bolmut.

Rupanya tanah tersebut tidak tercatat di register desa setempat dan merupakan tanah negara sesuai aturan Badan Pertahanan Negara (BPN) tidak bisa diperjual-belikan. Akibat perbuatan empat terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp700 juta rupiah. (air)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional