Menu

PBMR Jadi Wacana Kunjungan Ketua DPD RI

  Dibaca : 35 kali
PBMR Jadi Wacana Kunjungan Ketua DPD RI
Ketua Panitia Pemekaran PBMR Abdullah Mokoginta menyerahkan dokumen terkait wilayah yang akan dimekarkan.

KOTAMOBAGU – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Republik Indonesia (RI), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama 27 anggota melakukan kunjungan kerja ke Kota Kotamobagu. Pada kunjungan itu, walikota kembali mewacanakan Pemekaran Bolaang Mongondow Raya (PBMR).

Kedatangan Ketua DPD dan rombongan disambut Walikota Tatong Bara, Wakil Walikota Nayodo Koerniawan dan Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag, di rumah dinas (Rudis) Walikota dengan menerapkan protokol kesehatan.

Walikota Tatong Bara mengatakan kalau kunjungan tersebut merupakan kejadian luar biasa bagi masyarakat dan pemerintah kota (Pemkot) Kotamobagu. Tatong juga menyapa Nyalla Mahmud dan rombongan dengan bahasa adat.

“Dega’ niondon komintan. Tiada kata yang lebih indah selain kata syukur moanto (terima kasih), insya allah pertemuan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, tapi masih ada pertemuan selanjutnya,” ujarnya.

Walikota mengatakan, Kota Kotamobagu merupakan pecahan dari Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dengan lima daerah pemekaran, Kota Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Utara.

“Inilah barangkali perjuangan masyarakat Bolaang Mongondow Raya (BMR) untuk menjadi lima kabupaten dan satu kota. Tujuannya bagaimana BMR ini menjadi provinsi. Dan ini menjadi spirit perjuangan kami untuk terus berjuang agar Provinsi BMR segera terwujud,” ujar Tatong.

Walikota juga menjelaskan, bahwa Kota Kotamobagu mekar pada tahun 2007 atau tepat 13 tahun yang lalu dan berpenduduk 127 ribu jiwa dengan luas wilayah 68 kilometer persegi.

Meski masih sangat muda, tetapi Kotamobagu dimandatkan oleh empat kabupaten untuk menjadi ibu kota calon Provinsi BMR. Ia juga menitipkan cita-cita masyarakat kepada Ketua DPD agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat demi terwujudnya Provinsi BMR.

“Dalam pengajuan sesuai dengan persyaratan dan undang-undangan, BMR telah memenuhi syarat secara teknis kewilayahan dan administrasi. Dan dari pendapat Kemendagri bahwa provinsi BMR sangat memenuhi syarat karena mulai dari jumlah fiskalnya sampai keberadaan persyaratannya sangat lengkap,” katanya.

Kedatangan ini membangkitkan optimisme kami bahwa Provinsi BMR tidak akan dibiarkan oleh DPD. Dia juga berharap, cita-cita besar masyarakat BMR akan terwujud dengan datangnya ketua dan anggota DPD ke daerah itu. (nto/jly)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional