Menu

Korupsi Dana Banjir Manado, Salindeho Divonis 7 Tahun Penjara

  Dibaca : 39 kali
Korupsi Dana Banjir Manado, Salindeho Divonis 7 Tahun Penjara
SIDANG: Terdakwa memakai rompi BNPB dalam agenda pembacaan putusan, di Pengadilan Tipikor Manado.

Susul Tiga Koruptor Lain

MANADO – Fence Salindeho divonis bersalah dalam kasus korupsi dana banjir Manado 2015. Saat sidang di Pengadilan Tipikor Manado, Senin (18/1/21). Ya, oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dihukum penjara selama 7 tahun, dengan denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan.

Majelis Hakim yang diketuai Djamaludin Ismail, didampingi Hakim Anggota Alfi Usup dan Edy Darma Putra menilai Fence melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana. Hukuman itu tidak jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dipimpin Parsaoran Simorangkir yang menuntutnya, 8 tahun penjara ditambah denda 800 juta subsidair 6 bulan penjara.

Selain berkas Fence ada 3 berkas yang pada tanggal 16 November 2020 telah lebih dulu tuntas proses persidangannya.

Ketiga berkas tersebut, yakni berkas perkara YSR alias Yenni , AYH alias Agus,  MT alias Tatahede.

Dalam sidang putusan, ketiganya telah divonis bersalah Majelis Hakim PN Manado atas kasus korupsi yang menyebabkan negara mengalami kerugian Rp6,3 miliar lebih. Dimana, terdakwa Yenni telah divonis 8 tahun beserta denda sebesar Rp200 juta dan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Yenni juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp6.355.365.000. Apabila tidak dibayar dalam jangka waktu selama 1 bulan maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Sedangkan, terdakwa Yugo divonis pidana penjara selama 7 tahun dengan denda Rp200 juta. Dan, terdakwa Tatahede dijatuhi hukuman pidana 6 tahun dengan denda Rp200 juta.

Diketahui dalam dakwaan JPU, 15 Januari 2014, fasilitas dan rumah warga rusak karena  banjir melanda Kota Manado 15 Januari 2014. Mendekati akhir 2015, pemerintah pusat menggelontorkan bantuan dana Rp213 miliar lebih yang diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Manado. Dari dana tersebut, terdapat dua proyek kegiatan yakni Proyek Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (INSITU) berbandrerol Rp14 miliar lebih. Satu proyek lainnya Rekonstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (RELOKASI) sebesar Rp8 miliar.

Wali Kota Manado menunjuk Terdakwa Fence sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  serta terdakwa MJT alias Tatahede (berkas terpisah) selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).  Proyek INSITU ditangani PT Kogas Driyap Konsultasi. Sementara RELOKASI dikerjakan PT Phibeta Kalamwijaya.

Dalam kegiatan dua perusahaan menangani proyek INSITU dan RELOKASI  terdapat masalah. Salah satunya, menerima bayaran lebih padahal tidak pekerjaan sesuai. Diduga ada campur tangan terdakwa Fence dan Max dalam pencairan.

Akibat dari dua proyek tersebut negara merugi Rp 8 miliar lebih, sesuai pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kejaksaan Agung yang menangani perkara ini menyeret sampai menjadi terdakwa petinggi PT Kogas Driyap Konsultansi, Yenni selaku Direktur Utama dan Agus selaku Direktur Operasional, serta Tatahede dan Fence. Sementara Kurniawan Hudianto selaku Direktur Utama PT Phibeta Kalamwijaya masih berstatus saksi, meski perusahaan tersebut telah merugikan negara.

Sementara itu, Kajari Manado Maryono ketika dimintai tanggapannya mengungkapkan, putusan majelis hakim sudah cukup memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

“Tentunya, keputusan itu diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa. Sebab terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam perkara lain,” pungkasnya. (air/zly)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional