Menu

Gugatan PAHAM Tidak Diterima

  Dibaca : 20 kali
Gugatan PAHAM Tidak Diterima
Sidang sengketa Pilkada Kota Manado yang diajukan pasangan Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Harley Alfredo Benfica Mangindaan doi Mahkamah Konstitusi.

Dalil yang Disampaikan Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan

MANADO – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)memutuskan tidak dapat diterima gugatan yang diajukan pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Manado Nomor 4, Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Harley Alfredo Benfica Mangindaan (PAHAM).

Putusan MK itu terkait perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Manado yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 lalu, disiarkan langsung melalui channel YouTube Mahkamah Konstitusi, Rabu kemarin.

Majelis hakim menyebut pemohon tidak dapat menunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang bisa mempengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga dalil demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh MK.

Dalam putusan sidang yang dibacakan secara bergantian menyebutkan, berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran terkait keterpenuhan ketentuan pasal 158 ayat 2b Undang – Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, MK tidak memiliki keyakinan kalau dalil yang diajukan pemohon berpengaruh pada ketentuan syarat pasal dimaksud.

Dasar itulah majelis hakim berpendapat dalil pemohon tidak cukup memberikan keyakinan menyimpangi ketentuan pasal 158 2b Nomor 10 Tahun 2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

Selain pembacakan konklusi, majelis hakim juga manjatuhkan amar putusan yang menyatakan, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, sedangkan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan dengan tegas dinyatakan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Disebutkan juga, berdasarkan ketentuan pasal158 ayat 2b Undang – Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, dimana jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 persen x 240.347 suara (total suara sah), sebanyak 3.605 suara.

Sedangkan untuk kasus tersebut perolehan suara pemohon yaitu 66.730 suara, sementara data dari pihak terkait adalah 88.303 suara. Dengan begitu, selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 21.573 suara atau 8,98 persen atau lebih dari persentase yang dipersyaratkan pasal 158 2b UU Nomor 10 Tahun 2016.

Untuk menerobos pasal tersebut, pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan lainnya yan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) berupa penggelembungan pemilih di 979 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 11 kecamatan.

Sama halnya dengan pembukaan kotak suara di Kecamatan Malalayang dan hasil pleno di Kelurahan Bengkol, selain tidak menyertakan saksi pemohon juga terdapat perbedaan data antara Formulir C yang diperoleh dari TPS.

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-27. Atas dalil tersebut, MK telah membaca dan mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait serta dari badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kota Manado.

Usai membaca dan mendengar secara saksama jawaban dari termohon, pihak terkait dan Bawaslu serta memeriksa alat bukti yang diajukan, juga berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, MK pun telah memiliki pendapatnya.

Putusan tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan hakim berjumlah 9 orang dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum di hari yang sama. (brm/ing)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional