Menu

Penolakan SMSI GMIM Makin Kencang, GPG Sampaikan 4 Tuntutan

  Dibaca : 72 kali
Penolakan SMSI GMIM Makin Kencang, GPG Sampaikan 4 Tuntutan

TOMOHON-Penolakan terhadap Sidang Majelis Sinode Istimewa (SMSI) terus mengalir dari berbagai kalangan. Baik Penatua, Syamas bahkan Pendeta Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM). Usai baliho menyebar di aras pelayanan GMIM, kali ini Gerakan Peduli GMIM (GPG) mengeluarkan petisi yang disampaikan dalam konferensi pers di Warong Kobong.
GPG menyampaikan 4 tuntutan mendasar. Pertama, GPG mendesak agar BPMS GMIM membatalkan rencana pelaksanaan SMSI. Kedua, mendesak kepada BPMS GMIM untuk tetap melaksanakan keputusan SMS (Sidang Majelis Sinode) ke-79 yang dilaksanakan di Grand Kawanua Manado tahun 2018 lalu, untuk menyiapkan revisi tata gereja yang nantinya akan ditetapkan pada tahun 2026 mendatang. Ketiga, pelaksanaan tata gereja yaitu tata dasar dan peraturan pelaksanaannya harus dilaksanakan secara murni dan konsisten, demi terciptanya keteraturan dalam kehidupan bergereja. Sedangkan untuk tuntutan terakhir GPG meminta kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulut serta aparat terkait lainnya untuk tidak memberikan ijin penyelenggaraaan SMSI Tahun 2021.

Mantan Wakil Sekretaris PGI Pdt Lisye Makisanti STh MSi mengatakan, keputusan untuk melaksanakan SMSI bukan wewenang ketua wilayah, tapi 2/3 utusan jemaat dalam persidangan sinode yang digelar 4 tahunan sekali.

“Bila SMST (Sidang Majelis Sinode Tahunan) merasa ada hal-hal yang perlu diadakan penyesuaian dalam Tata Gereja maka SMST berhak mengusulkan diadakan SMSI untuk dipertimbangkan oleh Sidang Sinode Istimewa (SSI), ” jelas Makisanti.

Dan bila peserta SSI menganggap perlu diadakan SMSI, lanjut Pdt Lisye berdasarkan pertimbangan awal SMST, maka SSI putuskan untuk melakukan SMSI diawali dengan menugaskan bidang APP membuat kajian,” urai Makisanti.
Lanjutnya, draft yang dibuat oleh bidang Ajaran Pembinaan dan Pengembalaan (APP) yang telah mulai dikaji oleh BPMS selanjutnya dikirimkan ke seluruh jemaat untuk dikaji, dibahas, bahkan digumuli dan doa.
“Mungkin draft itu ada tambahan penyempurnaan oleh jemaat yang kemudian dikompilasi oleh peserta sidang utusan jemaat dan wilayah.  Kajian itu selanjutnya dikirim ke BPMS dan sekali lagi bidang APP mengkompilasi usul dari jemaat-jemaat,” bebernya.
Oleh sebab itu, kata Pendeta Lisye, perlu waktu cukup untuk menetapkan kapan pelaksanaan SMSI. Jadi, kalau hanya ketua wilayah yang setuju baik draft perubahan Tata Gereja dan waktu pelaksanaan SMSI, maka SMSI tersebut dinilai cacat hukum. “Saya sungguh sedih dengan kenyataan ini. Belum pernah terjadi dalam sejarah GMIM. Mari kita letakan SMSI atau SSI sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan. Jangan kita jadikan lembaga yang kepalanya adalah Yesus Kristus, untuk melegitimasi keinginan sekelompok orang,” sesal Makisanti. Sementara itu, Pnt Dra Joice Worotikan mengatakan, pelaksanaan SMSI tahun 2021 jika diizinkan akan melibatkan ribuan peserta utusan jemaat maupun wilayah. “Bila mendapat izin oleh pihak berwenang, maka ini adalah tamparan hebat bagi Presiden Joko Widodo. Jumlah peserta bisa mencapai 3000 orang. Apakah BPMS bisa menjamin kondisi ini,” tutur salah satu aktivis perempuan Sulut yang juga sebagai inisiator GPG. Kajian dari aspek medis pun menjadi bahan pertimbangan. Mantan Sekretaris P/KB Jemaat GMIM Riedel Wawalintouan Tondano dr Royke Burhan mengatakan, jumlah peserta yang hadir dalam pelaksanaan SMSI diperkirakan mencapai ribuan orang lebih, karena peserta SMSI adalah utusan jemaat dan wilayah.
“Kalau peserta SMSI mencapai 2.000 orang lebih dengan jarak duduk sejauh satu meter atau lebih karena penerapan protokoler kesehatan, maka dibutuhkan gedung seluas 1 hektare. Mana ada lahan seluas 1 ha di Manado atau daerah lain di Sulut,” jelas Dokter Royke. Menurutnya, dari pertimbangan apapun, kegiatan SMSI jika dilaksanakan sangat tentang terhadap munculnya kluster baru penyebaran COVID-19 di Sulut dan kondisinya akan membahayakan keselamatan jemaat dan masyarakat. “Jika sudah tertular, maka secara otomatis peserta yang akan pulang yang terdiri dari Pendeta, Penatua dan Syamas sudah pasti akan membawa virus kepada keluarga bahkan di jemaat masing-masing,” ungkapnya. Pendapat yang sama juga disampaikan Pdt Ricky Pitoy Tafuama. Inisiator GPG mengatakan, petisi yang disampaikan kepada BPMS GMIM termasuk para Stakeholder di Provinsi Sulut tersebut, sebagai upaya untuk menyelamatkan GMIM sebagai sebuah institusi keagamaan di dunia yang menjawab panggilan pelayanan berdasarkan takut akan Tuhan Yesus. “Ini adalah panggilan iman dari Pendeta, Penatua, Syamas maupun anggota jemaat yang memiliki integritas untuk tetap menjaga GMIM sebagai sebuah wadah untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. “Karena ini adalah panggilan iman, maka gerakan ini murni tanpa diboncengi, tanpa ada unsur kepentingan dari siapapun dan tanpa paksaan dari manapun,” kunci Tafuama. Petisi tersebut ditujukan kepada BPMS GMIM, MPH-PGI, Gubernur Provinsi Sulut, Pangdam XIII Merdeka, Kapolda Sulut, Ketua DPRD Sulut, Kajati Sulut, Anggota Majelis Sinode pada Sidang Majelis Sinode, Anggota Majelis Sinode pada Sidang Majelis Sinode Tahunan, Sinode AM, Kompolnas, serta seluruh Pelayan Khusus se-GMIM.(elk/zly)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional