Menu

BKKBN Alihkan 671 Pejabat Struktural Menjadi Pejabat Fungsional

  Dibaca : 121 kali
BKKBN Alihkan 671 Pejabat Struktural Menjadi Pejabat Fungsional
Tampak pula tangkapan layar video conference pelantikan serentak seluruh kantor perwakilan BKKBN provinsi se-Indonesia.

TRANSFORMASI: Hasto menyaksikan penandatangan berita acara pelantikan oleh perwakilan pejabat.

JAKARTA — Kepala BKKBN RI dr Hasto Wardoyo melantik 671 orang Pejabat Fungsional di BKKBN pusat maupun di Perwakilan BKKBN provinsi seluruh Indonesia, Jumat (17/07/2020). Pelantikan ini sekaligus pengalihan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional.
Mereka terdiri dari Pejabat Ahli Madya sebanyak 149 orang dan Pejabat Fungsional Ahli Muda sebanyak 522 orang. Jabatannya dibagi dalam 19 jenis rumpun jabatan fungsional.
“Selain pejabat fungsional yang dilantik itu masih ada 298 orang/jabatan dalam proses validasi di KemenPAN-RB yang tidak lama lagi akan selesai dan akan menyusul dilantik pada tahapan berikutnya,” kata Hasto.
Selain melantik pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, juga ada dua pejabat fungsional Inpassing serta 10 jabatan struktural administrasi sesuai Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BKKBN yang baru.

“Kami ingin menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi mempunyai tujuan pokok. Pertama bahwa birokrasi itu harus lebih dinamis. Kedua, demi percepatan sistem kerja. Ketiga agar fokus kepada pekerjaan fungsional. Keempat, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja akan lebih optimal. Kemudian yang terakhir adalah dalam rangka mewujudkan profesionalisme ASN yang ada,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan secara online pada acara Pelantikan Pejabat Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan, Inpassing dan Pejabat Administrasi di Lingkungan BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia tersebut.

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo

Sementara Tjahjo menambahkan bahwa dalam konteks reformasi birokrasi yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden RI salah satunya adalah bagaimana mengubah pola pikir dari jabatan struktural kepada jabatan fungsional. Sampai hari ini, katanya, pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut sudah dilaksanakan sebanyak 60% yang diikuti oleh semua Kementerian, Lembaga dan daerah dengan target penyelesaian pada Desember 2020.
“Dengan merubah jabatan struktural menjadi fungsional itu negara menjamin bahwa sistem merit dan profesionalisme akan menjadi lebih bagus,” kata Kumolo.

Pelantikan diikuti juga pejabat di Perwakilan BKKBN Sulut

Sementara Hasto berharap kepada semua pejabat administratif maupun yang fungsional yang dilantik itu paham bahwa spirit untuk memberikan jabatan fungsional dan transformasi dari struktural atau administratif kepada fungsional mempunyai 2 makna besar. Yang pertama yaitu makna besar untuk meningkatkan kinerja pencapaian indikator dengan lebih baik, lebih cepat, lebih fokus. Yang kedua tentu makna besar agar pejabat dalam Jabatan Fungsional juga mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik yaitu kesejahteraan dalam bentuk seperti kenaikan pangkat yang harapannya bisa lebih cepat kalau fungsional.
“Harapan saya mungkin bisa 2 tahun bisa naik pangkat karena kinerja fungsionalnya sebagai pendukung kenaikan pangkatnya. Begitu juga dengan fokus kepada kegiatan fungsional maka akan lebih profesional dan tentu ke depan kami sangat ingin sekali memberikan jerih payah dengan bentuk tunjangan kinerja yang sesuai,” ujar Hasto.
BKKBN, sambung Hasto, dengan spirit dorongan dari KemenPAN-RB melakukan berbagai macam perubahan. Mulai dari logo, perubahan logo, kemudian juga tagline, juga jingle, juga perubahan seperti Kampung KB yang semula Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Kemudian juga kebijakan PKB dan PLKB bisa membantu mendistribusikan obat yang tentu kerjasama bersama provider dan juga bersama layanan-layanan atau klinik atau fasilitas kesehatan yang ada.
“Di dalam rangka perubahan itu maka kami juga me-launching program dengan nama baru yaitu Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana),” tutup Hasto.(baz/humas)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional