Menu

Ketua K2TKBM Perintis Bahari Labuan Uki Pertanyakan Kinerja Pengelola Terminal Khusus Binjeta

  Dibaca : 68 kali
Ketua K2TKBM Perintis Bahari Labuan Uki Pertanyakan Kinerja Pengelola Terminal Khusus Binjeta

IPBOLMUT — Sorotan terhadap kinerja pengelola terminal khusus Binjeta Pelabuhan Labuan Uki, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, terus menyeruak.

Adalah Koperasi Konsumen Tenaga Kerja Bongkar Muat (K2TKBM) PERINTIS BAHARI, yang terus mempertanyakan kinerja pengelola pelabuhan, khususnya terkait kecelakaan kerja yang memakan korban jiwa belum lama ini.

Ketua K2TKBM PERINTIS BAHARI, Sonny Papendang menilai, persoalan ini semakin memperjelas kinerja dari Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pelabuhan Labuan Uki tidak memegang teguh asas-asas umum pemerintahan yang baik.

“Saya sampaikan ini bukan tanpa dasar. Kajian yuridis yang telah saya lakukan bersama-sama dengan kuasa hukum kami telah meyakinkan saya untuk terus memperjuangkan pekerjaan bongkar muat yang ada di Terminal Khusus Binjeta,” tegas Papendang.

Dikatakannya, para pekerja bongkar muat yang tergabung dalam K2TKBM PERINTIS BAHARI memiliki kewenangan melakukan pekerjaan di Terminal Khusus Binjeta.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Dirjen 1 Deputi yang menyebutkan ‘Koperasi TKBM merupakan badan usaha yang mandiri dan sebagai wadah TKBM di pelabuhan yang anggotanya terdiri dari para TKBM di pelabuhan yang sudah diregistrasi oleh penyelenggara pelabuhan setempat’.

Kemudian, sambung dua, Pasal 4 ayat (1) SKB 2 Dirjen 1 deputi: ‘TKBM merupakan anggota koperasi TKBM pelabuhan setempat serta terdaftar di kantor penyelenggara pelabuhan setempat’.

“Atas dasar inilah kami menuntut apa yang harusnya kami terima. Termasuk mendesak Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Labuan Uki segera menindak lanjuti proses yang carut marut terkait dengan pekerjaan bongkar muat,” ujarnya.

Namun, adanya pernyataan Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III yang menyebutkan, Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari Perintis Bahari yang berada di pelabuhan umum tidak wajib untuk melakukan pekerjaan di terminal khusus, menurutnya sangat memperlihatkan seorang pejabat publik yang tidak tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

“Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 152 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal, dengan jelas menyebutkan ‘Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat dengan menggunakan peralatan bongkar muat dan/atau Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari di pelabuhan,” ungkapnya.

Ia pun menyarankan UPP Kelas III Pelabuhan Labuan Uki untuk lebih banyak belajar khususnya mengkaji Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: UM 008/41/2//DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor: 96/SKB/DEP 1/XII/2011, Tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari Perintis Bahari (TKBM) di Pelabuhan (SKB 2 Dirjen 1 Deputi).

“Perlu diketahui pula, apabila apa yang sudah diatur perundang-undangan, namun tidak diindakkan instansi terkait khususnya menyangkut proses yang carut marut terkait dengan pekerjaan bongkar muat di Terminal Khusus Binjeta, maka saya selaku Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari Perintis Bahari di Pelabuhan kelas III Labuan Uki akan melakukan upaya administratif di antaranya memberitahukan hal tersebut kepada pembina Aparatur Sipil negara di lingkup Kementerian Perhubungan,” tegasnya lagi.

Di satu sisi, tidak adanya sikap tegas UPP Kelas III Pelabuhan Labuan Uki untuk menunjuk para TKBM yang bernaung di dalam Koperasi Konsumen Tenaga Kerja Bongkar Muat PERINTIS BAHARI yang secara kapasitasnya telah berpuluh-puluh tahun melakukan pekerjaan bongkar muat serta memiliki segala perizinan dan kelengkapan administrasi baik secara eksternal maupun internal Koperasi, apabila sebelumnya telah menunjuk Tenaga Kerja Bongkar Muat yang Bernaung dalam Koperasi PERINTIS BAHARI yang telah memiliki kelengkapan izin dan kelengkapan administrasi maka kecelakaan yang terjadi pasti akan terminimalisir karena tenaga kerjanya telah memiliki sertifikasi pelatihan serta pengalaman yang mumpuni.

“Oleh karena itu, saya selaku Ketua Koperasi Konsumen Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari dengan ini meminta Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Labuan Uki untuk dapat menyelesaikan problematika di Terminal Khusus Binjeta, karena berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak ada institusi yang berwewenang menyelesaikan problematika ini selain Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Labuan Uki,” kuncinya.

Sekadar diketahui, insiden yang terjadi lalu telah menyebabkan korban meninggal dunia. Ada juga yang dalam kondisi kritis.

***Lalenoh Robert

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional