Menu

CEP-Sehan Jamin Kesejahteraan Penambang

  Dibaca : 32 kali
CEP-Sehan Jamin Kesejahteraan Penambang
Sehan Landjar

BOLTIM-Calon Gubernur Sulawesi Utara Christiany Eugenia Paruntu (CEP) dan calon Wakil Gubernur Sehan S. Landjar (SSL) bakal memprioritas beberapa sektor kebijakan program, antara lain petani kopra, cingkeh, nelayan serta penambang bila keduanya bakal di percayakakan di 9 Desember sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut).

Dikatakan Sehan S. Landjar, tentu untuk nelayan harus jadi perhatian penuh. Sebab, ada segi pendapatan yang sangat besar, sementara terlalu banyak masyarakat di penduduk pantai yang sangat miskin. Itu berarti ada kesalahan yang di urus pemerintah, tentu CEP-SSL akan fokuskan di situ. “Bahkan badan usaha milik daerah, akan memberikan ruang seperti Bank Sulut. Jadi, pemerintah daerah itu akan, memberikan penambahan modal. Apa tujuan membentuk perseroan agar pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penambahan modal sebagai penguatan, di bawah pengawasan tentunya oleh pemerintah provinsi dan juga daerah,” kata SSL.

Lanjut Politisi PAN ini, jadi badan usaha ini, perseroan tujuannya untuk mematok harga rendah komoditi. Jikalu harga naik, maka dilepas, tapi kalau harganya turun cengkeh kita harus tahan, dengan harga minimal Rp75 ribu dan itu angka yang paling normal. Sedangkan, kalau harga kopra harus ditahan, minimal refraksi 8 persen pada angka Rp600 ribu karena keseimbangan.”Sehingga, masih menempatkan 55 persen, keuntungan dari pemilik kelapa. Tentunya pemerintah dapat mengintervesi ini, dengan mematok harga terendah lewat badan usaha yang dilakukan, tapi dalam bentuk persoroan tetapi lebih kepada sosial,” ungkapnya

Sementara ada kelompok masyarakat di Sulut, yang tergantung hidup untuk menafkah keluaraganya lewat tambang, kalau kita, boleh mengeluarkan izin untuk perusahaan besar dengan skala besar di atur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 dan PP nomor 23 tahun 2010 perubahan dan UU 11 dan UU tahun 1967.”Sebab, perlu dilihat bahwa ada kewenangan pemerintah provinsi untuk memberikan jaminan kepada masyarakat penambang tradisional yaitu, dalam bentuk WPR maksimum 25 hektare. Jikalu saya dan CEP dapat di berikan kepercayaan untuk Jadi Gubernur dan Wakil Guberbnur maka akan melegalkan itu,” katanya

Ditambahkannya, dengan cara memberikan ruang kepada rakyat, kerena apapun yang kita berikan kepada perusahaan besar dari Cina atau Eropa dan Amerika tetap itu namanya perusakan, dari pada orang luar Negeri yang merusak. “Yah, udah mari kita aja yang rombak tentu jauh lebih bermanfaat, rakyat kita masih diberikan. Sepanjang, tidak dilegalkan oleh pemerintah Provinsi sesuai dengan UU maka rakyat kita jadi buruan penegak hukum. Tentu, dimana letak tanggung jawab pemerintah, karena itu di atur dalam UU nomor 4 tahun 2009 tentang minerpa, dan kewenangan itu ada pada pemerintah provinsi berkaitan dengan WPR wilayah pertambangan rakyat tapi cara kerja dengan cara tradisonal tidak boleh dengan alat berat,” tandasnya.(mel)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional